@thesis{thesis,
		author={Chandra  Shintia Stevanny},
		title ={Tinjauan Yuridis Tugas KPPU dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 02-KPPU-L/2015)},
		year={2019},
		url={http://repository.upbatam.ac.id/5235/},
		abstract={Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah benar-benar hadir apabila kebijakan 
Negara tidak berpihak kepada masyarakat termasuk memberikan perlindungan 
dari para pelaku usaha yang bertindak dan berlaku curang dalam berusaha. 
Pengaturan persaingan usaha melalui Undang-Undang d?maksudkan untuk 
memberikan jam?nan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap 
pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
menyatakan telah terjadinya persekongkolan baik secara horizontal ataupun 
vertikal dalam proses pelaksanaan tender 4 paket kegiatan Pelelangan Pekerjaan 
di Lingkungan Konstruks? SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provins? Kepulauan 
R?au tersebut melalui Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015 dimana dalam putusannya 
tersebut telah terjad? persekongkolan tender. Penulis menggunakan metode 
deskriptif penelitian yang dipakai untuk menganalis?sa data dengan cara 
mendeskr?psikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi. Dalam kajian ini terdapat 
pelanggaran pelelangan 4 paket dan majelis komisi telah menyatakan jelas adanya 
dugaan pelanggaran tender yang mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Adapun hasil kajian ini yaitu dalam putusan perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 
panitia tender seharusnya tidak dihukum sebagai terlapor karena panitia tender 
bagian dari unsur pihak lain bukan pelaku usaha menjadi terlapor tapi tidak dapat 
dihukum adalah kecelakaan hukum yang terdapat dalam Pasal 22. Hal ini akan 
berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap panitia tender, sebaiknya Komisi 
memberikan rekomendasi kepada lembaga lain yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan penegakan hukum terhadap panitia tender.}
		}