IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENGENAI PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURABAYA DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Negeri Surabaya
Author
HELMY ALFAN SYAHPUTRA (STUDENT ID : 12040704021)
(LECTURER ID : 0003018102)
(LECTURER ID : 0003018102)
Subject
Ilmu Sosial dan Hukum
Datestamp
2022-12-23 14:39:10
Abstract :
AbstrakBerlakunyaPeraturan Pemerintah nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PPPengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalammenentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan KotaSurabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikansebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja DepekoSurabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapatdipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PPPengupahan. Prosespenetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dariProses sebelum berlakunya PPPengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaansurvei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formulapada PP Pengupahan. Katakunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya,Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan
AbstrakBerlakunyaPeraturan Pemerintah nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PPPengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalammenentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan KotaSurabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikansebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja DepekoSurabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapatdipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PPPengupahan. Prosespenetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dariProses sebelum berlakunya PPPengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaansurvei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formulapada PP Pengupahan. Katakunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya,Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
