IMPLEMENTASI PERAN BPBD PROVINSI JAWA TIMURGUNA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Negeri Surabaya
Author
RONA REVINDA DWIRAHMA (STUDENT ID : 17040263026)
(LECTURER ID : 0013068501)
(LECTURER ID : 0013068501)
Subject
Ilmu Sosial dan Hukum
Datestamp
2022-12-23 14:43:05
Abstract :
Implementasi kebijakan merupakan prosedurumum suatu runtutan tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatprogram tertentu. Proses berjalannya implementasi baru akan dimulai apabilatujuan dan sasaran telah ditetapkan dan ditentukan, strategi telah tersusun dandana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan adanya pandemi coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan covid-19 yang telah menyebar di berbagaibelahan dunia, presiden Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan kebijakan yangtertulis di dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan PenangananCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang setelah itu ditindak lanjuti olehGubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/153/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VirusDisease (Covid-19) Provinsi Jawa Timur, yang dimana BPBD Provinsi Jawa Timuradalah salah satu implementator dalam menanggulangi pandemi covid-19 yangtersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur. Masalah dari implementasi tersebutadalah bahwa di wilayah Jawa Timur kekurangan bantuan logistik berupa masker,APD (Alat Pelindung Diri) untuk RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang tersebar diJawa Timur, tidak hanya logistik tetapi mereka juga kekurangan tenaga pekerja,karena banyak permintaan dari instansi pemerintah maupun masyarakat untukmelakukan penyemprotan disinfektan sehingga pekerja atau ASN yang bertugasmenjadi kewalahan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahuiimplementasi peran BPBD Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi penyebarancovid-19. Untuk melakukan implementasi dari kebijakan tersebut BPBD Jawa Timurjuga saling berkerja sama dengan pihak internal maupun eksternal. Metodepenelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan cara wawancara yangberdasarkan dengan pedoman wawancara terbuka dan menggunakan teori implementasikebijakan oleh George C. Edward yang bertujuan untuk memperoleh informasi dandata mengenai implementasi peran BPBD Jawa Timur guna untuk menanggulangipandemi covid-19 serta untuk memperoleh informasi tentang kendala dalammelakukan kebijakan tersebut dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Adapunhasil dari penelitian ini yang sesuai dengan 4 indikator teori George C. Edwardadalah BPBD Provinisi Jawa Timur mengelola struktur birokrasi sesuai denganperaturan yang berlaku, melakukan komunikasi dengan cara multidimensi danmenggunakan media yang ada, pembagian sumber daya secara pas dan terstruktur,dan menerapkan disposisi (sifat pelaksana) sesuai dengan prosedur atau SOP yangtelah ditetapkan. Dengan demikian terdapat empat saran yang perlu diperhatikansesuai dengan tiap indikator yang ada yaitu dalam indikator struktur birokrasiperlu adanya pengontrolan oleh petinggi yang tergabung dalam melaksanakankebijakan, dalam indikator komunikasi yaitu perlu adanya peningkatansosialiasai dan metode yang tepat, dalam indikator sumber daya perlu adanyapengadaan logistik secara besar-besaran untuk menekan penyebaran pandemic dimasyarakat, dan dalam indikator disposisi (sifat pelaksana) diperlukanketegasan dan memberikan hukuman yang sesuai terhadap para pelanggar kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPBD Provinsi JawaTimur, Covid-19
Implementasi kebijakan merupakan prosedurumum suatu runtutan tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatprogram tertentu. Proses berjalannya implementasi baru akan dimulai apabilatujuan dan sasaran telah ditetapkan dan ditentukan, strategi telah tersusun dandana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan adanya pandemi coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan covid-19 yang telah menyebar di berbagaibelahan dunia, presiden Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan kebijakan yangtertulis di dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan PenangananCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang setelah itu ditindak lanjuti olehGubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/153/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VirusDisease (Covid-19) Provinsi Jawa Timur, yang dimana BPBD Provinsi Jawa Timuradalah salah satu implementator dalam menanggulangi pandemi covid-19 yangtersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur. Masalah dari implementasi tersebutadalah bahwa di wilayah Jawa Timur kekurangan bantuan logistik berupa masker,APD (Alat Pelindung Diri) untuk RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang tersebar diJawa Timur, tidak hanya logistik tetapi mereka juga kekurangan tenaga pekerja,karena banyak permintaan dari instansi pemerintah maupun masyarakat untukmelakukan penyemprotan disinfektan sehingga pekerja atau ASN yang bertugasmenjadi kewalahan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahuiimplementasi peran BPBD Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi penyebarancovid-19. Untuk melakukan implementasi dari kebijakan tersebut BPBD Jawa Timurjuga saling berkerja sama dengan pihak internal maupun eksternal. Metodepenelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan cara wawancara yangberdasarkan dengan pedoman wawancara terbuka dan menggunakan teori implementasikebijakan oleh George C. Edward yang bertujuan untuk memperoleh informasi dandata mengenai implementasi peran BPBD Jawa Timur guna untuk menanggulangipandemi covid-19 serta untuk memperoleh informasi tentang kendala dalammelakukan kebijakan tersebut dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Adapunhasil dari penelitian ini yang sesuai dengan 4 indikator teori George C. Edwardadalah BPBD Provinisi Jawa Timur mengelola struktur birokrasi sesuai denganperaturan yang berlaku, melakukan komunikasi dengan cara multidimensi danmenggunakan media yang ada, pembagian sumber daya secara pas dan terstruktur,dan menerapkan disposisi (sifat pelaksana) sesuai dengan prosedur atau SOP yangtelah ditetapkan. Dengan demikian terdapat empat saran yang perlu diperhatikansesuai dengan tiap indikator yang ada yaitu dalam indikator struktur birokrasiperlu adanya pengontrolan oleh petinggi yang tergabung dalam melaksanakankebijakan, dalam indikator komunikasi yaitu perlu adanya peningkatansosialiasai dan metode yang tepat, dalam indikator sumber daya perlu adanyapengadaan logistik secara besar-besaran untuk menekan penyebaran pandemic dimasyarakat, dan dalam indikator disposisi (sifat pelaksana) diperlukanketegasan dan memberikan hukuman yang sesuai terhadap para pelanggar kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPBD Provinsi JawaTimur, Covid-19
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
