Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Bangunan di Kawasan Konservasi Mangrove Gunung Anyar Tambak Surabaya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Negeri Surabaya
Author
SAVIRA RIZKA PRAMESTI (STUDENT ID : 16040704062)
(LECTURER ID : 0003067407)
(LECTURER ID : 0003067407)
Subject
Ilmu Sosial dan Hukum
Datestamp
2022-12-23 14:44:47
Abstract :
Kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) merupakan kawasan yangbanyak terjadi perubahan dikarenakan Kota Surabaya dengan karakteristikpembangunan yang pesat, pertumbuhan populasi yang tingggi, dan kebutuhanperumahan semakin meningkat telah memaksa Kota Surabaya untuk meluas takterkendali hingga menyebabkan banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai denganRTRW Kota Surabaya. Telah diatur pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menetapkan laranganmembangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang khususdiperuntukkan bagi perumahan permukiman. Namun, faktanya masih terdapatperumahan di konservasi mangrove gunung anyar tambak Surabaya. Penelitian inibertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penegakan hukum serta kendala penegakanhukum terhadap bangunan di kawasan konservasi mangrove Gunung Anyar TambakSurabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber datadiperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hingga saat ini penegakan hukumtersebut masih sampai peringatan tertulis. Penegakan hukum dengan tahapselanjutnya tak kunjung dilakukan sebab terdapat faktor-faktor yangmempengaruhi penegakan hukum, antara lain adalah faktor undang-undang, faktorpenegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kendala yangdihadapi dalam penegakan hukum iniantara lain, belum adanya perda tentang rencana strategis kawasan lindungPamurbaya, keterbatasan personil aparat penegak hukum, pengawasan danpengendalian bersifat pasif, rendahnya tingkat kesadaran pengembang maupun masyarakat, tidak melibatkan masyarakat dalammenentukan kawasan konservasi. Dari hal tersebut penulis memberikan saranantara lain, pembuatan perda tentang rencana strategis kawasan lindungPamurbaya, Pemerintah pada tahun 2021 anggaran menambahkan kebutuhan anggotaSatpol PP, batas kawasan konservasi disertai papan dan melakukan pengawasansecara rutin.
Kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) merupakan kawasan yangbanyak terjadi perubahan dikarenakan Kota Surabaya dengan karakteristikpembangunan yang pesat, pertumbuhan populasi yang tingggi, dan kebutuhanperumahan semakin meningkat telah memaksa Kota Surabaya untuk meluas takterkendali hingga menyebabkan banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai denganRTRW Kota Surabaya. Telah diatur pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menetapkan laranganmembangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang khususdiperuntukkan bagi perumahan permukiman. Namun, faktanya masih terdapatperumahan di konservasi mangrove gunung anyar tambak Surabaya. Penelitian inibertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penegakan hukum serta kendala penegakanhukum terhadap bangunan di kawasan konservasi mangrove Gunung Anyar TambakSurabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber datadiperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hingga saat ini penegakan hukumtersebut masih sampai peringatan tertulis. Penegakan hukum dengan tahapselanjutnya tak kunjung dilakukan sebab terdapat faktor-faktor yangmempengaruhi penegakan hukum, antara lain adalah faktor undang-undang, faktorpenegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kendala yangdihadapi dalam penegakan hukum iniantara lain, belum adanya perda tentang rencana strategis kawasan lindungPamurbaya, keterbatasan personil aparat penegak hukum, pengawasan danpengendalian bersifat pasif, rendahnya tingkat kesadaran pengembang maupun masyarakat, tidak melibatkan masyarakat dalammenentukan kawasan konservasi. Dari hal tersebut penulis memberikan saranantara lain, pembuatan perda tentang rencana strategis kawasan lindungPamurbaya, Pemerintah pada tahun 2021 anggaran menambahkan kebutuhan anggotaSatpol PP, batas kawasan konservasi disertai papan dan melakukan pengawasansecara rutin.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
