ANAK TEMUAN (AL-LAQI>>
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
ARIEF BUDI SETYAWAN , NIM. (08360036)
Subject
Perbandingan Madzhab
Datestamp
2014-03-14 07:14:16
Abstract :
Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan (al-laqi>t}) menurut hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimanakah status hukum dan pengakuan anak temuan tersebut menurut Islam dan UU perlindungan anak. Seperti yang diketahui pada zaman sekarang banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya baik karena faktor ekonomi maupun sebagai menutup aib sendiri. Adapula faktor bencana alam seperti bencana tsunami di Aceh, banyak anak-anak yang terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan anak tersebut dan bagaimanakah status anak tersebut menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur, buku-buku, dan UU tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan (al-laqi>t}). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka dia diberikan kepadanya. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak menyebutkan secara terperinci aturan tentang pengakuan nasab. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat identitas, terutama anak yang tidak diketahui orangtuanya. Otomatis hal tersebut menyinggung tentang nasab anak temuan. Sementara itu menurut hukum Islam, status hukum anak temuan adalah merdeka, karena Allah menciptakan Adam dan pengikutnya dalam keadaan merdeka, hukum memungut anak temuan adalah fardu kifaya>h, karena dikhawatirkan anak tersebut terlantar atau binasa. Agama anak temuan itu disesuaikan dengan di mana anak tersebut ditemukan dan siapa yang menemukan, jika ditemukan di tempat Islam maka tentunya agamanya muslim dan begitu juga sebaliknya jika ditemukan di daerah nonmuslim maka agamanya nonmuslim juga. Dalam hal pewarisan tetapi tidak berakibat hukum saling mewarisi, terkecuali orang tua angkatnya memberikan wasiat terhadap anak temuan tersebut, begitu juga dengan perwalian. Hal tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, pada pasal 5, 6 dan 26. Kesimpulan dari penelitian ini, pengakuan anak dan status hukum anak temuan (al-laqi>t}), menurut hukum Islam maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sama-sama melindungi hak-hak dari anak temuan (al- laqi>t}) tersebut walaupun dalam UU No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan secara terperinci tentang hal atau aturan tersebut.
Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan (al-laqi>t}) menurut hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimanakah status hukum dan pengakuan anak temuan tersebut menurut Islam dan UU perlindungan anak. Seperti yang diketahui pada zaman sekarang banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya baik karena faktor ekonomi maupun sebagai menutup aib sendiri. Adapula faktor bencana alam seperti bencana tsunami di Aceh, banyak anak-anak yang terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan anak tersebut dan bagaimanakah status anak tersebut menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur, buku-buku, dan UU tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan (al-laqi>t}). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka dia diberikan kepadanya. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak menyebutkan secara terperinci aturan tentang pengakuan nasab. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat identitas, terutama anak yang tidak diketahui orangtuanya. Otomatis hal tersebut menyinggung tentang nasab anak temuan. Sementara itu menurut hukum Islam, status hukum anak temuan adalah merdeka, karena Allah menciptakan Adam dan pengikutnya dalam keadaan merdeka, hukum memungut anak temuan adalah fardu kifaya>h, karena dikhawatirkan anak tersebut terlantar atau binasa. Agama anak temuan itu disesuaikan dengan di mana anak tersebut ditemukan dan siapa yang menemukan, jika ditemukan di tempat Islam maka tentunya agamanya muslim dan begitu juga sebaliknya jika ditemukan di daerah nonmuslim maka agamanya nonmuslim juga. Dalam hal pewarisan tetapi tidak berakibat hukum saling mewarisi, terkecuali orang tua angkatnya memberikan wasiat terhadap anak temuan tersebut, begitu juga dengan perwalian. Hal tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, pada pasal 5, 6 dan 26. Kesimpulan dari penelitian ini, pengakuan anak dan status hukum anak temuan (al-laqi>t}), menurut hukum Islam maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sama-sama melindungi hak-hak dari anak temuan (al- laqi>t}) tersebut walaupun dalam UU No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan secara terperinci tentang hal atau aturan tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
