DILEMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN
PRAGMATISME ELITE POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
MUHAMMAD ZIKRI WALDI , NIM : 07370001
Subject
Jinayah Siyasah
Datestamp
2016-04-26 08:34:58
Abstract :
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat sesuai aturan yang dimuat dalam UU No. 10 Th. 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa calon anggota DPR yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memiliki nomor urut terkecil apabila tidak ada calon yang lain yang memiliki suara penuh seratus persen. Aturan itu kemudian sebagaimana telah digugat melalui pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Makhamah Konstitusi, Makhamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa calon yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memperoleh suara terbanyak atau tidak lagi berdasarkan nomor urut. Beberapa waktu berselang, tatkala Presiden RI periode 2009-2014 mengumumkan susunan kabinetnya, didalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya adalah anggota DPR untuk periode yang sama, 2009-2014. Sebagai akibat dari pelantikan beberapa orang anggota DPR itu menjadi menteri, tentu yang bersangkutan harus berhenti dari keanggotaannya di DPR. Untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkannya dilakukanlah mekanisme penggantian antarwaktu (PAW), penggantian pejabat tertentu dalam periode satu masa jabatan. PAW yang seperti ini kemudian penulis istilahkan dengan PAW dari senayan ke kabinet. Dari peristiwa ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: (1)bagaimanakah kedudukan peristiwa PAW dari senayan ke kabinet itu dalam sistem politik di Indonesia? Dan sebagai seorang pembelajar syariah, penulis merasa perlu untuk melihatnya juga dalam perspektif siyasah syar’iyyah, (2)bagaimanakah siyasah syar’iyyah memandang peristiwa PAW dari senayan ke kabinet? Kedua masalah yang penulis angkat beranjak pada satu titik tumpu, yaitu apakah peristiwa ini akan memaksimalkan peran legislator dalam menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat atau justru menjadi satu pembenaran dalam memenuhi nafsu memburu jabatan atau kekuasaan oleh elite-elite politik atau elite-elite partai? Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun pndangan dari beberapa tokoh politik nasional yang kemudian dianalisa dalam analisa sistem politik dan dilanjutkan dengan anlisa perspektif siyasah syar’iyyah. Rangkaian tekhnik penelitian yang penulis lakukan itu mengarahkan pada kesimpulan bahwa PAW ini menjauhkan legislator dimaksud dari usaha menangkap aspirasi rakyat apalagi mewujudkannya. PAW ini justru cenderung menjadi celah bagi legislator tertentu untuk keluar dari DPR dan kemudian berada di jabatan baru yang lebih menarik. Sikap penerimaan legislator tersebut terhadap jabatan baru itu secara sepakat dinilai jauh dari nilai-nilai moral dan etika Dengan kesimpulan yang demikian, maka yang harus dilakukan untuk mengatasi PAW yang kurang berpihak kepada rakyat ini, para legislator dalam menerima atau memilih jabatan baru bagi dirinya hendaknya mempertimbangkan perasaan rakyat yang telah memilihnya untuk berada di DPR. Selain itu, perlu juga bagi legislator itu untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menerima ataupun menolak jabatan tertentu. Kata Kunci : DPR, Kabinet, PAW, Siyasah Syar’iyyah  ii
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat sesuai aturan yang dimuat dalam UU No. 10 Th. 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa calon anggota DPR yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memiliki nomor urut terkecil apabila tidak ada calon yang lain yang memiliki suara penuh seratus persen. Aturan itu kemudian sebagaimana telah digugat melalui pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Makhamah Konstitusi, Makhamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa calon yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memperoleh suara terbanyak atau tidak lagi berdasarkan nomor urut. Beberapa waktu berselang, tatkala Presiden RI periode 2009-2014 mengumumkan susunan kabinetnya, didalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya adalah anggota DPR untuk periode yang sama, 2009-2014. Sebagai akibat dari pelantikan beberapa orang anggota DPR itu menjadi menteri, tentu yang bersangkutan harus berhenti dari keanggotaannya di DPR. Untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkannya dilakukanlah mekanisme penggantian antarwaktu (PAW), penggantian pejabat tertentu dalam periode satu masa jabatan. PAW yang seperti ini kemudian penulis istilahkan dengan PAW dari senayan ke kabinet. Dari peristiwa ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: (1)bagaimanakah kedudukan peristiwa PAW dari senayan ke kabinet itu dalam sistem politik di Indonesia? Dan sebagai seorang pembelajar syariah, penulis merasa perlu untuk melihatnya juga dalam perspektif siyasah syar’iyyah, (2)bagaimanakah siyasah syar’iyyah memandang peristiwa PAW dari senayan ke kabinet? Kedua masalah yang penulis angkat beranjak pada satu titik tumpu, yaitu apakah peristiwa ini akan memaksimalkan peran legislator dalam menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat atau justru menjadi satu pembenaran dalam memenuhi nafsu memburu jabatan atau kekuasaan oleh elite-elite politik atau elite-elite partai? Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun pndangan dari beberapa tokoh politik nasional yang kemudian dianalisa dalam analisa sistem politik dan dilanjutkan dengan anlisa perspektif siyasah syar’iyyah. Rangkaian tekhnik penelitian yang penulis lakukan itu mengarahkan pada kesimpulan bahwa PAW ini menjauhkan legislator dimaksud dari usaha menangkap aspirasi rakyat apalagi mewujudkannya. PAW ini justru cenderung menjadi celah bagi legislator tertentu untuk keluar dari DPR dan kemudian berada di jabatan baru yang lebih menarik. Sikap penerimaan legislator tersebut terhadap jabatan baru itu secara sepakat dinilai jauh dari nilai-nilai moral dan etika Dengan kesimpulan yang demikian, maka yang harus dilakukan untuk mengatasi PAW yang kurang berpihak kepada rakyat ini, para legislator dalam menerima atau memilih jabatan baru bagi dirinya hendaknya mempertimbangkan perasaan rakyat yang telah memilihnya untuk berada di DPR. Selain itu, perlu juga bagi legislator itu untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menerima ataupun menolak jabatan tertentu. Kata Kunci : DPR, Kabinet, PAW, Siyasah Syar’iyyah  ii
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
