TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN
BAGI ISTRI-ISTRI DALAM KELUARGA POLIGAMI
(STUDI KASUS DI DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN BREBES)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
HIKMATUN NISA , NIM. 09350073
Subject
Peradilan Islam
Datestamp
2016-04-19 02:07:55
Abstract :
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhirakhirini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra.Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang priadengan lebih dari seorang istri. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan bila suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di daerah Tengguli masih banyak permasalahannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampai saat ini pengaturan hukum waris dalam masyarakat Tengguli masih diserahkan pada hukum adat masing-masing. Selain itu sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris yang menuntut hak ahli waris disamaratakan. Berdasarkan pokok masalah yakni, pertama, bagaimana pembagian harta warisan keluarga poligami di Desa Tengguli?. Kedua, berapa bagian warisan istriistri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Ketiga,bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dan bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana pembagian warisan istri-istri dan memberikan penilaian hukum Islam terhadap cara pembagian warisan pada keluarga poligami di desa Tengguliyang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (guided interview). Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yuridis. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersamadalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinanyang kedua, ketiga, atau yang keempat. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris bagi istri-istri dalam keluarga poligami adalah dibenarkan, karena pembagian harta ini termasuk cara pembagian harta dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Dan secara hukum Islam pembagian harta ini tidak keluar dari ajaran Islam.
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhirakhirini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra.Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang priadengan lebih dari seorang istri. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan bila suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di daerah Tengguli masih banyak permasalahannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampai saat ini pengaturan hukum waris dalam masyarakat Tengguli masih diserahkan pada hukum adat masing-masing. Selain itu sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris yang menuntut hak ahli waris disamaratakan. Berdasarkan pokok masalah yakni, pertama, bagaimana pembagian harta warisan keluarga poligami di Desa Tengguli?. Kedua, berapa bagian warisan istriistri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Ketiga,bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dan bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana pembagian warisan istri-istri dan memberikan penilaian hukum Islam terhadap cara pembagian warisan pada keluarga poligami di desa Tengguliyang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (guided interview). Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yuridis. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersamadalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinanyang kedua, ketiga, atau yang keempat. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris bagi istri-istri dalam keluarga poligami adalah dibenarkan, karena pembagian harta ini termasuk cara pembagian harta dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Dan secara hukum Islam pembagian harta ini tidak keluar dari ajaran Islam.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
