TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA
OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUP DR. SARDJITO
DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
AHMAD NAWAWI, NIM. 09340117
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2016-08-10 03:04:23
Abstract :
Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun faktanya, RSUP DR. Sardjito sebagai Instansi pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladministrasi atau pungli yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini, maka pemerintah berinisiatif membentuk suatu lembaga negara independen yg bertugas mengawasi jalannya penyelanggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja penyelanggara publik di daerah, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman Daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam mengawasi semua kinerja RSUP DR. Sardjito yg buruk, sehingga terbentuknya layanan publik yg berkualitas dan baik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi, penelitian ini diharapkan mampu mengindentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berbentuk field research dimana data-data yang dipaparkan bersumber dari hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak laporan atau aduan tentang pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito, berupa: Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), Pembiayaan Kesehatan Badan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), yang seharusnya rumah sakit tidak boleh melakukan pemungutan kepada masyarakat karena telah adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), oleh karena itu keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah sangat membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dan sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun faktanya, RSUP DR. Sardjito sebagai Instansi pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladministrasi atau pungli yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini, maka pemerintah berinisiatif membentuk suatu lembaga negara independen yg bertugas mengawasi jalannya penyelanggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja penyelanggara publik di daerah, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman Daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam mengawasi semua kinerja RSUP DR. Sardjito yg buruk, sehingga terbentuknya layanan publik yg berkualitas dan baik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi, penelitian ini diharapkan mampu mengindentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berbentuk field research dimana data-data yang dipaparkan bersumber dari hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak laporan atau aduan tentang pelayanan kesehatan di RSUP DR. Sardjito, berupa: Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), Pembiayaan Kesehatan Badan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), yang seharusnya rumah sakit tidak boleh melakukan pemungutan kepada masyarakat karena telah adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS), oleh karena itu keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah sangat membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dan sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
