PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN
PERIODE 2009 – 2012
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
JUWANTO, NIM. 09340071
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2016-08-15 06:52:10
Abstract :
Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam pengembangan pembangunan daerah Indonesia menganut sistem Daerah Otonom yang mana Pemerintahan Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala Kabupaten dengan pengawasan Pemerintah Pusat. Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana implementasi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen Periode 2009- 2012 dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan alat kelengkapan milik pemerintah daerah yang dikelola guna mengelola sistem keuangan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Dalam penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Kusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen PAD belum mampu Untuk menopang sebagian besar dana yang di butuhkan, PAD hanya menyumbangkan 10% dari seluruh sumber dana. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang sedikit tersebut Kabupaten Sragen belum mampu dikatakan daerah yang Otonom karena masih tergantung dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dipengaruhi pengelolaan yang kurang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga berdampak pada pendapatan daerah.
Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam pengembangan pembangunan daerah Indonesia menganut sistem Daerah Otonom yang mana Pemerintahan Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala Kabupaten dengan pengawasan Pemerintah Pusat. Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana implementasi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen Periode 2009- 2012 dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan alat kelengkapan milik pemerintah daerah yang dikelola guna mengelola sistem keuangan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Dalam penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Kusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen PAD belum mampu Untuk menopang sebagian besar dana yang di butuhkan, PAD hanya menyumbangkan 10% dari seluruh sumber dana. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang sedikit tersebut Kabupaten Sragen belum mampu dikatakan daerah yang Otonom karena masih tergantung dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dipengaruhi pengelolaan yang kurang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga berdampak pada pendapatan daerah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
