PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPIHAK
PADA KEKUASAAN DAN UANG DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
0742011035, Ambo Ase. AP
Subject
Datestamp
2015-10-26 06:59:58
Abstract :
Abstrak Penegakan hukum, yang diharapkan menjadi penyelesai konflik di masyarakat, justru memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bukan cuma terjadi pada perlakuan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan penguasa/ pengusaha, melainkan juga pada putusan pengadilan. Tidak sedikit rakyat kecil, yang terpaksa melakukan tindak pidana, dihukum lebih berat dibandingkan pelaku korupsi yang jelas merugikan Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah saja yang menjadi faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? dan apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan praktik mafia hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. Pendekatan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dapat berkembang. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia yaitu: sifat tamak dan kurangnya kesadaran bersyukur, penghasilan tidak memadahi, kurangnya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang salah, nilai negatif yang hidup dalam masyarakat, moral yang lemah, kebutuhan hidup yang mendesak dan ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan praktik mafia hukum dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu non penal dan penal. Upaya penal dilakukan dengan formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Sedangkan upaya non penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada pejabat dan masyarakat akan kejahatan korupsi, akibat-akibat dan konsekuensinya. Saran, Kasus hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum pidana berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara, oleh karena itu harus diupayakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya. Maka dalam menentukan pilihan kebijakan yang ideal dalam perumusan pertanggungjawaban pidana, hendaknya menjadi perhatian agar perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Saran, kasus hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum pidana berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara, oleh karena itu harus diupayakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya. Maka dalam menentukan pilihan kebijakan yang ideal dalam perumusan pertanggungjawaban pidana, hendaknya menjadi perhatian agar perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana
Abstrak Penegakan hukum, yang diharapkan menjadi penyelesai konflik di masyarakat, justru memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bukan cuma terjadi pada perlakuan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan penguasa/ pengusaha, melainkan juga pada putusan pengadilan. Tidak sedikit rakyat kecil, yang terpaksa melakukan tindak pidana, dihukum lebih berat dibandingkan pelaku korupsi yang jelas merugikan Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah saja yang menjadi faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? dan apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan praktik mafia hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. Pendekatan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dapat berkembang. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia yaitu: sifat tamak dan kurangnya kesadaran bersyukur, penghasilan tidak memadahi, kurangnya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang salah, nilai negatif yang hidup dalam masyarakat, moral yang lemah, kebutuhan hidup yang mendesak dan ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan praktik mafia hukum dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu non penal dan penal. Upaya penal dilakukan dengan formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Sedangkan upaya non penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada pejabat dan masyarakat akan kejahatan korupsi, akibat-akibat dan konsekuensinya. Saran, Kasus hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum pidana berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara, oleh karena itu harus diupayakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya. Maka dalam menentukan pilihan kebijakan yang ideal dalam perumusan pertanggungjawaban pidana, hendaknya menjadi perhatian agar perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Saran, kasus hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum pidana berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara, oleh karena itu harus diupayakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya. Maka dalam menentukan pilihan kebijakan yang ideal dalam perumusan pertanggungjawaban pidana, hendaknya menjadi perhatian agar perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
