PERAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) GADINGREJO TIMUR
DALAM PENETAPAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPEKON) TAHUN 2014
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Agus Priyadi, 1016021032
Subject
HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Datestamp
2015-06-19 06:45:53
Abstract :
ABSTRAK Badan Hippun Pemekonan (BHP) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon. Sebagai wahana demokrasi pada tingkat pekon, BHP memiliki fungsi legislasi untuk menetapkan peraturan pekon. Peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Hippun Pemekonan (BHP) Gadingrejo Timur dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori pembuatan kebijakan publik menurut Budi Winarno dan teori interaksi sosial menurut Muhlis Madani. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan peran BHP dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BHP Gadingrejo Timur tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Proses penetapan peraturan pekon tersebut ditinjau dari 4 (empat) tahap yaitu identifikasi masalah, agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan. Identifikasi masalah tidak dilakukan oleh BHP, selanjutnya tahap agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan seluruhnya didominasi oleh kepala pekon tanpa melibatkan BHP. Tidak berperannya BHP disebabkan oleh hubungan kontravensi antara BHP atas dominasi yang dilakukan oleh kepala pekon. Kata kunci: Badan Hippun Pemekonan (BHP), peraturan pekon ABSTRACT Village Consultative Body (BHP) is one of the elements of village governance. As a vehicle of democracy at the village level, BHP has a legislative function to set the village Regulation. BHP role in determining of the village regulations are digging, accommodating, gather, formulate and convey the aspirations of society; discuss and formulate the village regulation designing with the leader of village; to establish the village regulation with the leader of village. The process of establishing the village regulation, BHP is required to play an active role at every step from the formulation until the establishment of village regulations. The purpose of this research is to know how the role of consultative board village (BHP) gadingrejo in the determination of east village regulations on budget village (APBPekon) 2014. According to Budi Winarno that this research uses the theory of making public policy and the theory of social interaction states by Muhlis Madani. Type of the research that is used is descriptive with a qualitative approach, it means that the research with the managing data and the facts to be further researchers analysis that is concerned with the role of BHP in determination of village regulations on budget village (APBPekon) 2014 .The data collecting technique uses an interview in depth and study documentation The result of this research indicates that the BHP in the east gadingrejo cannot exercise the role in accordance with the duties and their function in the process of setting village regulation on budget village (APBPekon) 2014. The process of setting village regulation in terms of 4 (four) steps, they are the identification of problem, agenda setting, legitimacy and determination of policy .The identification of problem is not done by BHP, and than agenda setting, legitimacy and determination of policy is dominated by the leader of village without involving BHP. BHP has not role that is caused by the relationship of kontravensi between domination of BHP that is done by the leader of village. Keywords: Village Consultative Body (BHP), village regulations
ABSTRAK Badan Hippun Pemekonan (BHP) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon. Sebagai wahana demokrasi pada tingkat pekon, BHP memiliki fungsi legislasi untuk menetapkan peraturan pekon. Peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Hippun Pemekonan (BHP) Gadingrejo Timur dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori pembuatan kebijakan publik menurut Budi Winarno dan teori interaksi sosial menurut Muhlis Madani. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan peran BHP dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BHP Gadingrejo Timur tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Proses penetapan peraturan pekon tersebut ditinjau dari 4 (empat) tahap yaitu identifikasi masalah, agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan. Identifikasi masalah tidak dilakukan oleh BHP, selanjutnya tahap agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan seluruhnya didominasi oleh kepala pekon tanpa melibatkan BHP. Tidak berperannya BHP disebabkan oleh hubungan kontravensi antara BHP atas dominasi yang dilakukan oleh kepala pekon. Kata kunci: Badan Hippun Pemekonan (BHP), peraturan pekon ABSTRACT Village Consultative Body (BHP) is one of the elements of village governance. As a vehicle of democracy at the village level, BHP has a legislative function to set the village Regulation. BHP role in determining of the village regulations are digging, accommodating, gather, formulate and convey the aspirations of society; discuss and formulate the village regulation designing with the leader of village; to establish the village regulation with the leader of village. The process of establishing the village regulation, BHP is required to play an active role at every step from the formulation until the establishment of village regulations. The purpose of this research is to know how the role of consultative board village (BHP) gadingrejo in the determination of east village regulations on budget village (APBPekon) 2014. According to Budi Winarno that this research uses the theory of making public policy and the theory of social interaction states by Muhlis Madani. Type of the research that is used is descriptive with a qualitative approach, it means that the research with the managing data and the facts to be further researchers analysis that is concerned with the role of BHP in determination of village regulations on budget village (APBPekon) 2014 .The data collecting technique uses an interview in depth and study documentation The result of this research indicates that the BHP in the east gadingrejo cannot exercise the role in accordance with the duties and their function in the process of setting village regulation on budget village (APBPekon) 2014. The process of setting village regulation in terms of 4 (four) steps, they are the identification of problem, agenda setting, legitimacy and determination of policy .The identification of problem is not done by BHP, and than agenda setting, legitimacy and determination of policy is dominated by the leader of village without involving BHP. BHP has not role that is caused by the relationship of kontravensi between domination of BHP that is done by the leader of village. Keywords: Village Consultative Body (BHP), village regulations
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
