ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN
DI KABUPATEN MESUJI
(Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Saiful Ramadhan Sitorus, 1112011325
Subject
Datestamp
2015-06-26 07:59:29
Abstract :
ABSTRAK ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI KABUPATEN MESUJI (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.) Oleh SAIFUL RAMADHAN SITORUS Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. berupa hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan dunia investasi di Provinsi Lampung, terdakwa sudah pernah dipidana dan terdakwa merupakan tokoh masyarakat, akan tetapi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah. Saiful Ramadhan Sitorus Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum dan pemerintah daerrah disarankan untuk secara optimal mempertahankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Kehutanan dalam rangka mengantisipasi bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan. Hal ini secara nyata dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan lahan di luar kawasan hutan dengan sistem bagi hasil secara adil. (2) Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan pemidanaan, yaitu pihak Kepolisian mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Pihak Kejaksaaan dengan cara mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana, Kehutanan
ABSTRAK ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI KABUPATEN MESUJI (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.) Oleh SAIFUL RAMADHAN SITORUS Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. berupa hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan dunia investasi di Provinsi Lampung, terdakwa sudah pernah dipidana dan terdakwa merupakan tokoh masyarakat, akan tetapi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah. Saiful Ramadhan Sitorus Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum dan pemerintah daerrah disarankan untuk secara optimal mempertahankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Kehutanan dalam rangka mengantisipasi bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan. Hal ini secara nyata dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan lahan di luar kawasan hutan dengan sistem bagi hasil secara adil. (2) Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan pemidanaan, yaitu pihak Kepolisian mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Pihak Kejaksaaan dengan cara mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana, Kehutanan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
