PELAKSANAAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN
KEJAKSAAN TINGGI TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Syendi Surya Atmaja, 1112011346
Subject
KZ Law of Nations
Datestamp
2015-06-29 07:40:34
Abstract :
ABSTRAK Pelaksanaan MoU yang dilakukan antara BPKP perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung ialah dalam rangka kegiatannya pengawasan keuangan Pemerintah di provinsi yang berdasarkan Nota kesepahaman/ MoU No.KEP-109/A/JA/09/2007 dan Nomor. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan MoU antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan pemerintah provinsi lampung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna meghindari penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah dan mempercepat proses penanganan kasus diperlukan kerja sama antara intansi terkait yang berwenang. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut BPKP dan kejaksaan saling berkoordinasi, saling tukar menukar informasi dan, selanjutnya BPKP memiliki tugas dan wewenang mengaudit investigative dalam pengusutan sebuah kasus. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah pihak yang berwenang saling terus berkoordinasi, dan data atau alatbukti yang diperlukan untuk menyusun berkas lengkap, sedangkan factor penghambatnya ialah seperti data atau alat bukti yang kurang lengkap, dan waktu proses audit yang memakan waktu cukup lama. Kata Kunci: Pelaksanaan, MoU, BPKP, Kejaksaan,Pengawasankeuangan ABSTRACT Implementation of the MoU which was conducted between representatives BPKP Lampung Province andKejaksaanTinggi Lampung in order to finance government oversight activities in the province based on the Memorandum of Understanding / MoU No. KEP-109 / A / JA / 09/2007 and Number. KEP-1093 / K / D6 / 2007 on Cooperation In Case Handling Deviations State Financial Management The Indicated Corruption Includes Nonbudgeter Fund.The problem in this research is how the implementation of the MoU between BPKP and kejaksaantinggi against the provincial government's financial oversight lampung and what are the factors supporting or inhibiting the implementation. This research was conducted through a normative and empirical approach to the primary and secondary data, wherein each of the data obtained from the research literature and in the field. Analysis of the data described in narrative form sentences which are then based on the facts of a special nature may be deduced. The results showed that in order to avoid irregularities in the management of government finances and accelerate the process of handling cases required cooperation between related institutions are authorized. In the implementation of the agreement and the prosecutor's BPKP coordinate with each other, exchange information and, furthermore BPKP has the authority to audit and investigative duties in the investigation of a case. Some supporting factors in the implementation of this cooperation is the authorities continue to coordinate with each other, and data or evidence needed to prepare a complete file, while the inhibiting factor is that such data or incomplete evidence, and the time the audit process takes a long time. Keywords: Implementation of the MoU, BPKP, KejaksaanTinggi, Financial Supervision
ABSTRAK Pelaksanaan MoU yang dilakukan antara BPKP perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung ialah dalam rangka kegiatannya pengawasan keuangan Pemerintah di provinsi yang berdasarkan Nota kesepahaman/ MoU No.KEP-109/A/JA/09/2007 dan Nomor. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan MoU antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan pemerintah provinsi lampung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna meghindari penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah dan mempercepat proses penanganan kasus diperlukan kerja sama antara intansi terkait yang berwenang. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut BPKP dan kejaksaan saling berkoordinasi, saling tukar menukar informasi dan, selanjutnya BPKP memiliki tugas dan wewenang mengaudit investigative dalam pengusutan sebuah kasus. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah pihak yang berwenang saling terus berkoordinasi, dan data atau alatbukti yang diperlukan untuk menyusun berkas lengkap, sedangkan factor penghambatnya ialah seperti data atau alat bukti yang kurang lengkap, dan waktu proses audit yang memakan waktu cukup lama. Kata Kunci: Pelaksanaan, MoU, BPKP, Kejaksaan,Pengawasankeuangan ABSTRACT Implementation of the MoU which was conducted between representatives BPKP Lampung Province andKejaksaanTinggi Lampung in order to finance government oversight activities in the province based on the Memorandum of Understanding / MoU No. KEP-109 / A / JA / 09/2007 and Number. KEP-1093 / K / D6 / 2007 on Cooperation In Case Handling Deviations State Financial Management The Indicated Corruption Includes Nonbudgeter Fund.The problem in this research is how the implementation of the MoU between BPKP and kejaksaantinggi against the provincial government's financial oversight lampung and what are the factors supporting or inhibiting the implementation. This research was conducted through a normative and empirical approach to the primary and secondary data, wherein each of the data obtained from the research literature and in the field. Analysis of the data described in narrative form sentences which are then based on the facts of a special nature may be deduced. The results showed that in order to avoid irregularities in the management of government finances and accelerate the process of handling cases required cooperation between related institutions are authorized. In the implementation of the agreement and the prosecutor's BPKP coordinate with each other, exchange information and, furthermore BPKP has the authority to audit and investigative duties in the investigation of a case. Some supporting factors in the implementation of this cooperation is the authorities continue to coordinate with each other, and data or evidence needed to prepare a complete file, while the inhibiting factor is that such data or incomplete evidence, and the time the audit process takes a long time. Keywords: Implementation of the MoU, BPKP, KejaksaanTinggi, Financial Supervision
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
