PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Arif, Try Laksana
Subject
300 Ilmu sosial
Datestamp
2024-01-16 02:00:06
Abstract :
Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama terjadi dalam lingkungan masyarakat di Indonesia dan telah menjadi perbincangan utama karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Pemerintah di Indonesia berupaya melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab penantian masyarakat selama ini mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi permasalah kekerasan seksual. Oleh karena itu rumusan masalah atau pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta implikasi dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Peneliti di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, yang terdiri atas dosen bagian hukum pidana, penyidik ditreskrimum kepolisian daerah, kepala bagian tata usaha dan tim advokat unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang utamanya diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial, yang pada dasarnya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Sementara itu implikasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat lebih mengoptimalkan terkait kinerja unit pelayanan terpadu pusat dan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi dan melayani masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya peran dari aparat yang berwenang dan masyarakat luas untuk dapat kerja sama dalam mengoptimalkan suatu kebijakan agar bisa berlaku dan berjalan sesuai seperti yang dicita-citakan. Kata kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual
Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama terjadi dalam lingkungan masyarakat di Indonesia dan telah menjadi perbincangan utama karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Pemerintah di Indonesia berupaya melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab penantian masyarakat selama ini mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi permasalah kekerasan seksual. Oleh karena itu rumusan masalah atau pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta implikasi dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Peneliti di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, yang terdiri atas dosen bagian hukum pidana, penyidik ditreskrimum kepolisian daerah, kepala bagian tata usaha dan tim advokat unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang utamanya diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial, yang pada dasarnya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Sementara itu implikasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat lebih mengoptimalkan terkait kinerja unit pelayanan terpadu pusat dan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi dan melayani masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya peran dari aparat yang berwenang dan masyarakat luas untuk dapat kerja sama dalam mengoptimalkan suatu kebijakan agar bisa berlaku dan berjalan sesuai seperti yang dicita-citakan. Kata kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
