Abstract :
Penerapan standar pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam
pelayanan publik. Namun masih ditemukan permasalahan dalam penerapan standar
pelayanan dalam pendaftaran jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) di Kota Metro yaitu: 1) Prosedur pelayanan masih
manual dan belum sistematis oleh Dinas Kesehatan, 2) Persyaratan nomor induk
kependudukan belum terverifikasi secara online, 3) Waktu penyelesaian tidak
dipublikasikan secara jelas, 4) Kendala jaringan internet, listrik, dan server aplikasi
E-Dabu BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar
pelayanan publik dalam pendaftaran jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) di Kota Metro menurut indikator Mukarom
& Laksana (2018) yaitu: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan,
produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan serta
faktor pendukung dan faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan penerapan standar pelayanan
publik dalam pendaftaran jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ditinjau dari enam indikator standar pelayanan
belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena masih terdapat indikator yang belum
terpenuhi yaitu waktu penyelesaian yang tidak dipublikasikan secara jelas dan
sarana dan prasarana yang belum mendukung aktivitas pelayanan. Adapun faktor
pendukung berupa sudah adanya standar operasional prosedur sebagai acuan, biaya
jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, serta
kompetensi petugas pelayanan sudah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan,
dan motivasi. Sedangkan faktor penghambat berupa sarana dan prasarana yang
belum mendukung aktivitas pelayanan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengurus dokumen kependudukan.
Kata kunci: standar pelayanan publik, jaminan kesehatan, pekerja informal
Implementation of public service standards is very important in public services.
However, problems are still found in the application of service standards in the
registration of health insurance for Non-Wage Recipient Workers (PBPU) and NonWorkers (BP) in Metro City namely: 1) Service procedures are still manual and not
yet systematic by the Health Service, 2) Population identification number
requirements have not been verified systematically online, 3) Completion time is
not clearly published, 4) Problems with the internet network, electricity and BPJS
E-Dabu application server. This research aims to analyze the application of public
service standards in the registration of health insurance for Non-Wage Recipient
Workers (PBPU) and Non-Workers (BP) in Metro City according to Mukarom &
Laksana (2018) indicators, namely: service procedures, completion time, service
costs, service products, facilities and infrastructure, and competency of service
personnel as well as supporting and inhibiting factors. The research method used is
a qualitative descriptive.
The results of the research show that compliance with the implementation of public
service standards in the registration of health insurance for Non-Wage Recipient
Workers (PBPU) and Non-Workers (BP) in terms of six service standard indicators
has not been implemented well. This is because there are still indicators that have
not been met, namely completion times that are not clearly published and facilities
and infrastructure that do not yet support service activities. The supporting factors
include the existence of standard operational procedures as a reference, the cost of
health insurance which comes from the regional income and expenditure budget,
and the competence of service officers who are equipped with knowledge, skills
and motivation. Meanwhile, inhibiting factors include facilities and infrastructure
that do not support service activities and a lack of public awareness regarding
processing documents.
Keywords: public service standards, health insurance, informal worker