ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Nomor: 1015/Pid.B/2021/PN Tjk)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Falah Handika, Muhamad
Subject
300 Ilmu sosial
Datestamp
2024-02-01 03:55:09
Abstract :
Penggelapan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik orang lain. Kejahatan ini sering terjadi di berbagai lapisan sosial dan ditandai dengan pelanggaran kepercayaan. Salah satu kasus di Bandar Lampung yang menggambarkan modus operasi penggelapan dilakukan oleh seorang pekerja, Pratama Ramadoni, yang menukar sepeda motor majikannya tanpa izin, kemudian menjualnya, dan menyelewengkan hasilnya. Perbuatan ini berujung pada kasus hukum dengan putusan vonis satu tahun dua bulan penjara untuk pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam perkara 1015/Pid.B/2021/PN Tjk. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang masing ? masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam perkara nomor 1015/Pid.B/2021/PN Tjk tidak sepenuhnya sesuai dengan teori penegakan hukum. Meskipun rumusan hukumnya cukup baik, namun masih ada masalah dalam penerapannya. JPU tidak berupaya membuktikan dakwaan lain yang didakwakan kepada terdakwa, dan hanya berfokus pada dakwaan primer. Kurangnya pembuktian yang komprehensif ini mempengaruhi keakuratan surat dakwaan. Penggunaan Pasal 374 KUHP tampaknya tidak tepat karena pasal tersebut membutuhkan bukti hubungan kerja, yang tidak terbukti secara memadai. Proses penegakan hukum secara keseluruhan menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik antara kepastian hukum dan keadilan, sumber daya yang terbatas, dan kesadaran masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses mereka berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan meningkatkan pemahaman mereka tentang penegakan hukum. sehingga persidangan dapat berjalan secara adil dan efisien. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dengan tujuan melindungi dan menghargai hak-hak masyarakat lain. Pemakaian anggaran penyidikan yang efisien oleh aparat kepolisian juga menjadi faktor penting untuk memastikan penyelesaian tindak pidana dengan baik. Dengan demikian, kolaborasi antara aparat penegak hukum, jaksa, dan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum Kata Kunci : Penggelapan, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penggelapan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik orang lain. Kejahatan ini sering terjadi di berbagai lapisan sosial dan ditandai dengan pelanggaran kepercayaan. Salah satu kasus di Bandar Lampung yang menggambarkan modus operasi penggelapan dilakukan oleh seorang pekerja, Pratama Ramadoni, yang menukar sepeda motor majikannya tanpa izin, kemudian menjualnya, dan menyelewengkan hasilnya. Perbuatan ini berujung pada kasus hukum dengan putusan vonis satu tahun dua bulan penjara untuk pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam perkara 1015/Pid.B/2021/PN Tjk. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang masing ? masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam perkara nomor 1015/Pid.B/2021/PN Tjk tidak sepenuhnya sesuai dengan teori penegakan hukum. Meskipun rumusan hukumnya cukup baik, namun masih ada masalah dalam penerapannya. JPU tidak berupaya membuktikan dakwaan lain yang didakwakan kepada terdakwa, dan hanya berfokus pada dakwaan primer. Kurangnya pembuktian yang komprehensif ini mempengaruhi keakuratan surat dakwaan. Penggunaan Pasal 374 KUHP tampaknya tidak tepat karena pasal tersebut membutuhkan bukti hubungan kerja, yang tidak terbukti secara memadai. Proses penegakan hukum secara keseluruhan menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik antara kepastian hukum dan keadilan, sumber daya yang terbatas, dan kesadaran masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses mereka berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan meningkatkan pemahaman mereka tentang penegakan hukum. sehingga persidangan dapat berjalan secara adil dan efisien. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dengan tujuan melindungi dan menghargai hak-hak masyarakat lain. Pemakaian anggaran penyidikan yang efisien oleh aparat kepolisian juga menjadi faktor penting untuk memastikan penyelesaian tindak pidana dengan baik. Dengan demikian, kolaborasi antara aparat penegak hukum, jaksa, dan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum Kata Kunci : Penggelapan, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
