Abstract :
Lampung menduduki posisi kelima sebagai provinsi terbanyak pengirim Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke negara penempatan. Melihat posisi tersebut, tentu
semakin besar pula resiko PMI mengalami masalah di luar negeri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri,
mengetahui prosedur pelaporan, mengetahui hambatan yang dialami dalam proses
pelaporan ataupun penanganan, dan meninjau peran BP3MI Lampung sebagai
pemerintah terkait dalam penanganan PMI bermasalah atau terkendala. Metode
yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu ada 5
informan terpilih. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil
penelitian terkait permasalahan yang dialami PMI ketika bekerja di luar negeri
mulai dari korban TPPO, kecelakaan kerja, sakit, bahkan meninggal dunia.
Selanjutnya prosedur pelaporan dilakukan dengan menghubungi pihak-pihak yang
berwenang, seperti KBRI, KJRI, BP2MI, BP3MI, ataupun disnaker negara
penempatan. Terkait hambatan yang dialami dalam proses pelaporan ataupun
penanganan yaitu kurangnya pengetahuan PMI untuk membuat laporan, BP3MI
Lampung terkendala jumlah anggaran, dan masih kurang maksimalnya hubungan
koordinasi antar dinas ataupun lembaga. Terakhir terkait peran BP3MI Lampung
dalam penanganan kasus PMI adalah memberikan fasilitas sesuai kebutuhan PMI,
diantaranya memfasilitasi proses pemulangan, membantu klaim asuransi,
pendampingan hukum, dan pengantaran jenazah ke rumah duka.
Kata kunci: Peran, Penanganan, PMI bermasalah atau terkendala, BP3MI
Lampung
Lampung occupies the fifth position as the province sending the most Indonesian
Migrant Workers (PMI) to the placement country. Seeing this position, of course,
the greater the risk of PMI experiencing problems abroad. This study aims to
determine the problems faced by migrant workers abroad, know the reporting
procedures, find out the obstacles experienced in the reporting or handling
process, and review the role of BP3MI Lampung as a related government in
handling problematic or constrained migrant workers. The method used is a type
of qualitative research with a descriptive approach. Determination of informants
using purposive sampling techniques, namely there are 5 selected informants. The
data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and
documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data
presentation, and conclusion/verification. The results of research related to the
problems experienced by migrant workers while working abroad ranging from
trafficking victims, work accidents, illness, and even death. Furthermore, the
reporting procedure is carried out by contacting the competent parties, such as
the KBRI, KJRI, BP2MI, BP3MI, or the disnaker of the placement country.
Regarding the obstacles experienced in the reporting or handling process, namely
the lack of knowledge of PMI to make reports, BP3MI Lampung is constrained by
the amount of budget, and the lack of maximum coordination relations between
departments or institutions. Finally, related to the role of BP3MI Lampung in
handling PMI cases is to provide facilities according to PMI's needs, including
facilitating the repatriation process, assisting insurance claims, legal assistance,
and delivering the body to the funeral home.
Keywords: Role, Handling, problematic or constrained PMI, BP3MI Lampung