TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH
HAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
BINTANG , ANDIKA FALAH
Subject
340 Ilmu hukum
Datestamp
2024-02-06 03:57:47
Abstract :
Penebangan liar masuk kedalam tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah hal ini disebabkan oleh struktur dan budaya hukum yang lemah. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang menyatakan bahwa segala perkara lingkungan harus diadili oleh hakim yang memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan Negeri. Keharusan perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup mengalami kendala terutama di daerah. Banyak daerah masih belum memiliki hakim yang bersertifikasi lingkungan, sedangkan perkara lingkungan hidup banyak ditemukan di daerah. Contohnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa pada perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. Pada penelitian ini penulis merumuskan dan menjadikan fokus penelitian untuk memahami bagaimana pengaturan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan penerapannya pada Pengadilan Negeri Liwa serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis hukum yang tertulis berdasarkan literatur, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kompetensi mengadili suatu perkara di pengadilan yang tidak memiliki hakim dengan sertifikasi maka ketua atau wakil ketua pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Liwa saat mengadili perkara lingkungan menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim dengan sertifikasi dan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua meski tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Dalam perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022 tindakan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu dan penjatuhan pidana selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan penjara telah memenuhi aspek keadilan. Penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kesatu dan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan pertimbangan hal memberatkan dan meringankan. Pada penelitian ini penulis menyarankan terkait pihak terkait dapat meninjau kembali persyaratan administrasi hakim lingkungan hidup karena dapat menghambat penegakan hukum lingkungan di daerah terutama di Pengadilan Negeri Kelas II. Serta masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama perihal penebangan liar dan masyarakat harus turut serta bersama pemerintah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Kata Kunci : Penebangan Liar, Sertifikasi Hakim, Pertimbangan Hakim Illegal logging is an environmental crime, environmental law enforcement is still very weak, this is due to a weak legal structure and culture. So the Supreme Court issued SKKMA Number 134/KMA/SK/IX/2011 which states that all environmental cases must be tried by a judge who has an environmental judge certificate. This is done to increase the efficiency of handling environmental cases in District Courts. The requirement for environmental cases to be tried by judges who have environmental judge certification has experienced problems, especially in the regions. Many regions still do not have environmentally certified judges, while environmental cases are often found in the regions. For example, what happened in the jurisdiction of the Liwa District Court in case number79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. In this research, the author formulated and made the focus of the research to understand how environmental judge certification is regulated and its application at the Liwa District Court as well as what is the basis for the judge's considerations in handing down decisions in decision number79/Pid.B/LH/2022/PN Liw In this research the author uses normative legal research methods. Normative legal research analyzes written law based on literature, laws, or reading materials related to the problem being studied. In this case, documents and regulations relating to the certification of environmental judges. Based on the results of the research and discussion of competency to try a case in a court that does not have a certified judge, the chairman or deputy chairman of the court has the authority to hear or appoint a senior judge to try environmental cases. When adjudicating environmental cases, the Liwa District Court uses a Panel of Judges chaired by a certified judge and a Panel of Judges chaired by a judge who serves as Deputy Chair even though he does not have environmental judge certification. In case number 79/Pid.B/LH/2022 the defendant's actions have been proven to violate the firs
Penebangan liar masuk kedalam tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah hal ini disebabkan oleh struktur dan budaya hukum yang lemah. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang menyatakan bahwa segala perkara lingkungan harus diadili oleh hakim yang memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan Negeri. Keharusan perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup mengalami kendala terutama di daerah. Banyak daerah masih belum memiliki hakim yang bersertifikasi lingkungan, sedangkan perkara lingkungan hidup banyak ditemukan di daerah. Contohnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa pada perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. Pada penelitian ini penulis merumuskan dan menjadikan fokus penelitian untuk memahami bagaimana pengaturan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan penerapannya pada Pengadilan Negeri Liwa serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis hukum yang tertulis berdasarkan literatur, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kompetensi mengadili suatu perkara di pengadilan yang tidak memiliki hakim dengan sertifikasi maka ketua atau wakil ketua pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Liwa saat mengadili perkara lingkungan menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim dengan sertifikasi dan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua meski tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Dalam perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022 tindakan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu dan penjatuhan pidana selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan penjara telah memenuhi aspek keadilan. Penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kesatu dan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan pertimbangan hal memberatkan dan meringankan. Pada penelitian ini penulis menyarankan terkait pihak terkait dapat meninjau kembali persyaratan administrasi hakim lingkungan hidup karena dapat menghambat penegakan hukum lingkungan di daerah terutama di Pengadilan Negeri Kelas II. Serta masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama perihal penebangan liar dan masyarakat harus turut serta bersama pemerintah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Kata Kunci : Penebangan Liar, Sertifikasi Hakim, Pertimbangan Hakim Illegal logging is an environmental crime, environmental law enforcement is still very weak, this is due to a weak legal structure and culture. So the Supreme Court issued SKKMA Number 134/KMA/SK/IX/2011 which states that all environmental cases must be tried by a judge who has an environmental judge certificate. This is done to increase the efficiency of handling environmental cases in District Courts. The requirement for environmental cases to be tried by judges who have environmental judge certification has experienced problems, especially in the regions. Many regions still do not have environmentally certified judges, while environmental cases are often found in the regions. For example, what happened in the jurisdiction of the Liwa District Court in case number79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. In this research, the author formulated and made the focus of the research to understand how environmental judge certification is regulated and its application at the Liwa District Court as well as what is the basis for the judge's considerations in handing down decisions in decision number79/Pid.B/LH/2022/PN Liw In this research the author uses normative legal research methods. Normative legal research analyzes written law based on literature, laws, or reading materials related to the problem being studied. In this case, documents and regulations relating to the certification of environmental judges. Based on the results of the research and discussion of competency to try a case in a court that does not have a certified judge, the chairman or deputy chairman of the court has the authority to hear or appoint a senior judge to try environmental cases. When adjudicating environmental cases, the Liwa District Court uses a Panel of Judges chaired by a certified judge and a Panel of Judges chaired by a judge who serves as Deputy Chair even though he does not have environmental judge certification. In case number 79/Pid.B/LH/2022 the defendant's actions have been proven to violate the firs
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
