UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
(Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
I Gede, Chandra Yoga
Subject
300 Ilmu sosial
Datestamp
2024-02-13 01:10:09
Abstract :
Tindak pidana korupsi ini telah menyebar disetiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Modus korupsi paling banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengadaan barang dan jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Apa saja Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berada pada bagian belanja desa berdasarkan kegiatan. Sesuai Peraturan LKPP No 12 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menyatakan bahwa Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Belanja tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat luas dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Hanya saja, karena keterbatasan yang ada, kajian di atas hanya mengupas sedikit perbedaan yang muncul. Perbedaan tersebut dari aspek subyek pengadaan dan model pengadaan. Dan Mekanisme yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa dapat dilakukan dengan upaya pengawasan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa di Desa sangat penting peran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan kontrol sosial. Serta peran masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi secara eksternal terkait penggunaan anggaran desa dalam pengadaan barang dan jasa. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah dan seluruh elemen mayarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, khususnya korupsi dana desa dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian dana yang digelontorkan untuk desa dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Efek akhir dari pencegahan korupsi adalah kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah, khsusunya pemerintah desa. Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Desa. This criminal act of corruption has spread to every level of society, one of the perpetrators who has the potential to commit a criminal act of corruption is the Village Head. The most common mode of corruption in village financial management is the procurement of goods and services. The problem in this research is what is the policy for Procurement of Goods and Services in villages based on Permendagri 20 of 2018 concerning Village Financial Management and LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages and What are the Legal Efforts to prevent criminal acts of corruption in Procurement of Goods and Services in the Village. The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal rules, and the data used is secondary data and primary data. Data collection was carried out using literature studies and field studies. The results of the research and discussion show that the procurement of goods and services in the village is in the village expenditure section based on activities. In accordance with LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages which states that Procurement is an activity to obtain goods and services by the Village Government, whether carried out through self-management and/or providers of goods/services. This expenditure is spent in accordance with village needs which have been outlined in the Village Government Work Plan (RKPDes). Procurement of Goods and Services in Village Government is different from procurement of goods and services in ministries, institutions and regional apparatus. There are several very wide differences and the numbers are not small. However, due to existing limitations, the study above only examines a few of the differences that emerge. These differences come from aspects of procurement subjects and procurement models. And the mechanism that can be implemented to prevent corruption in the procurement of goods and services in the Village can be carried ou
Tindak pidana korupsi ini telah menyebar disetiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Modus korupsi paling banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengadaan barang dan jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Apa saja Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berada pada bagian belanja desa berdasarkan kegiatan. Sesuai Peraturan LKPP No 12 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menyatakan bahwa Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Belanja tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat luas dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Hanya saja, karena keterbatasan yang ada, kajian di atas hanya mengupas sedikit perbedaan yang muncul. Perbedaan tersebut dari aspek subyek pengadaan dan model pengadaan. Dan Mekanisme yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa dapat dilakukan dengan upaya pengawasan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa di Desa sangat penting peran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan kontrol sosial. Serta peran masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi secara eksternal terkait penggunaan anggaran desa dalam pengadaan barang dan jasa. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah dan seluruh elemen mayarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, khususnya korupsi dana desa dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian dana yang digelontorkan untuk desa dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Efek akhir dari pencegahan korupsi adalah kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah, khsusunya pemerintah desa. Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Desa. This criminal act of corruption has spread to every level of society, one of the perpetrators who has the potential to commit a criminal act of corruption is the Village Head. The most common mode of corruption in village financial management is the procurement of goods and services. The problem in this research is what is the policy for Procurement of Goods and Services in villages based on Permendagri 20 of 2018 concerning Village Financial Management and LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages and What are the Legal Efforts to prevent criminal acts of corruption in Procurement of Goods and Services in the Village. The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal rules, and the data used is secondary data and primary data. Data collection was carried out using literature studies and field studies. The results of the research and discussion show that the procurement of goods and services in the village is in the village expenditure section based on activities. In accordance with LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages which states that Procurement is an activity to obtain goods and services by the Village Government, whether carried out through self-management and/or providers of goods/services. This expenditure is spent in accordance with village needs which have been outlined in the Village Government Work Plan (RKPDes). Procurement of Goods and Services in Village Government is different from procurement of goods and services in ministries, institutions and regional apparatus. There are several very wide differences and the numbers are not small. However, due to existing limitations, the study above only examines a few of the differences that emerge. These differences come from aspects of procurement subjects and procurement models. And the mechanism that can be implemented to prevent corruption in the procurement of goods and services in the Village can be carried ou
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
