PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
BANJIR KANAL TIMUR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
0612011198, MARTINUS EDWIN
Subject
Datestamp
2015-09-14 04:51:49
Abstract :
Abstrak Tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul. Salah satu tugas yang diemban Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pelepasan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 18 UU No. 5 tahun 1960 menyebutkan pengadaan tanah demi kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah ini bukan semata-mata mengambil alih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu menjadi hak Negara, akan tetapi Negara ada keharusan memberikan konsekuensi berupa ganti rugi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelepasan hak tanah dalam pembangunan Banjir Kanal Timur adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 3) Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap penghambat-penghambat yang timbul dalam proyek pembangunan Banjir Kanal Timur. Pembangunan Banjir Kanal Timur memiliki tujuan yaitu 1) Melayani wilayah seluas 207 km 2 dan melindungi wilayah seluas 270 km 2 di Timur bagian Utara DKI Jakarta yang merupakan kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan permukiman; 2) Menjadi prasarana konservasi air untuk pengisian air tanah dan sumber air baku, lalu lintas air. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan kepala Panitia Pengadaan Tanah dan kepada kepala Sub Bagian Tata Ruang dan Lingkungan. Sedangkan data sekunder adalah data Martinus Edwin yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Banjir Kanal Timur melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum yaitu langkah awal dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang mendaftarkan dan mendata kepemilikan tanah warga agar dapat dipastikan warga yang terkena pelepasan hak atas tanah mendapatkan ganti rugi, melalui sosialisasi memberikan informasi kepada para pemilik hak atas tanah tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang membutuhkan lahan dari tanah masyarakat. Musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang disesuaikan berdasarkan NJOP. P2T bekerja sama dengan Dinas Pekerjaaan Umum untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan dibuatkan Surat Pelepasan Hak di setiap kelurahan dengan disaksikan oleh Lurah dan Camat serta pejabat kantor Pertanahan. Pembangunan Banjir Kanal Timur terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, akan tetapi lebih didominasi oleh faktor penghambat yang dapat membuat pembangunan BKT tersebut berjalan lamban, akan tetapi faktor penghambat yang timbul dilapangan dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kata kunci : Pelepasan hak atas tanah, Banjir Kanal Timur Abstract Land is the glue of the Republic of Indonesia, and therefore should be regulated and managed national system for maintaining the sustainability of national and state life. Settings and land management is not only intended to create order law, but also to resolve problems, disputes and conflicts arising from land. One of the duties of National Land Agency of the Republic of Indonesia is organizing the release of land rights for the development in the public interest. Article 18 of Law No. 5 years old in 1960 mentions the purchase of land in the public interest can be done by way of deprivation of land rights. Revocation of land rights is not merely take over the land rights of the rights possessed by the individual State rights, but there was no requirement to give the State the consequences in the form of compensation. The problem faced in the release of land rights in the construction of the East Flood Canal is a) how the implementation of the disposal of land rights for construction of the East Flo
Abstrak Tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul. Salah satu tugas yang diemban Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pelepasan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 18 UU No. 5 tahun 1960 menyebutkan pengadaan tanah demi kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah ini bukan semata-mata mengambil alih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu menjadi hak Negara, akan tetapi Negara ada keharusan memberikan konsekuensi berupa ganti rugi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelepasan hak tanah dalam pembangunan Banjir Kanal Timur adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur; 3) Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap penghambat-penghambat yang timbul dalam proyek pembangunan Banjir Kanal Timur. Pembangunan Banjir Kanal Timur memiliki tujuan yaitu 1) Melayani wilayah seluas 207 km 2 dan melindungi wilayah seluas 270 km 2 di Timur bagian Utara DKI Jakarta yang merupakan kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan permukiman; 2) Menjadi prasarana konservasi air untuk pengisian air tanah dan sumber air baku, lalu lintas air. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan kepala Panitia Pengadaan Tanah dan kepada kepala Sub Bagian Tata Ruang dan Lingkungan. Sedangkan data sekunder adalah data Martinus Edwin yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Banjir Kanal Timur melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum yaitu langkah awal dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang mendaftarkan dan mendata kepemilikan tanah warga agar dapat dipastikan warga yang terkena pelepasan hak atas tanah mendapatkan ganti rugi, melalui sosialisasi memberikan informasi kepada para pemilik hak atas tanah tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang membutuhkan lahan dari tanah masyarakat. Musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang disesuaikan berdasarkan NJOP. P2T bekerja sama dengan Dinas Pekerjaaan Umum untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan dibuatkan Surat Pelepasan Hak di setiap kelurahan dengan disaksikan oleh Lurah dan Camat serta pejabat kantor Pertanahan. Pembangunan Banjir Kanal Timur terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, akan tetapi lebih didominasi oleh faktor penghambat yang dapat membuat pembangunan BKT tersebut berjalan lamban, akan tetapi faktor penghambat yang timbul dilapangan dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kata kunci : Pelepasan hak atas tanah, Banjir Kanal Timur Abstract Land is the glue of the Republic of Indonesia, and therefore should be regulated and managed national system for maintaining the sustainability of national and state life. Settings and land management is not only intended to create order law, but also to resolve problems, disputes and conflicts arising from land. One of the duties of National Land Agency of the Republic of Indonesia is organizing the release of land rights for the development in the public interest. Article 18 of Law No. 5 years old in 1960 mentions the purchase of land in the public interest can be done by way of deprivation of land rights. Revocation of land rights is not merely take over the land rights of the rights possessed by the individual State rights, but there was no requirement to give the State the consequences in the form of compensation. The problem faced in the release of land rights in the construction of the East Flood Canal is a) how the implementation of the disposal of land rights for construction of the East Flo
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
