ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor: 1191/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Muhammad , Syahmi Fauzan
Subject
340 Ilmu hukum
Datestamp
2024-02-20 03:43:13
Abstract :
Pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan tindak pidana. Putusan lepas dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan apakah nilai keadilan terpenuhi dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Secara yuridis dan non-yuridis, Majelis Hakim menilai terdakwa memiliki itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian, yang nyata dapat ditemukan di fakta-fakta persidangan dimana terdapat bukti angsuran pembayaran sejak awal oleh terdakwa yang menunjukan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Nilai keadilan cukup terpenuhi dalam putusan ini. Secara asas kepastian hukum, dengan dilepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana maka telah didapatkannya kepastian hukum oleh terdakwa mengingat perbuatannya termasuk kedalam perbuatan perdata. Kemudian secara asas kemanfaatan, dengan terpenuhinya asas keadilan serta kepastian hukum maka kepercayaan dalam masyarakat akan bertumbuh terhadap hukum dan penegak hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan tindak pidana. Putusan lepas dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan apakah nilai keadilan terpenuhi dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Secara yuridis dan non-yuridis, Majelis Hakim menilai terdakwa memiliki itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian, yang nyata dapat ditemukan di fakta-fakta persidangan dimana terdapat bukti angsuran pembayaran sejak awal oleh terdakwa yang menunjukan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Nilai keadilan cukup terpenuhi dalam putusan ini. Secara asas kepastian hukum, dengan dilepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana maka telah didapatkannya kepastian hukum oleh terdakwa mengingat perbuatannya termasuk kedalam perbuatan perdata. Kemudian secara asas kemanfaatan, dengan terpenuhinya asas keadilan serta kepastian hukum maka kepercayaan dalam masyarakat akan bertumbuh terhadap hukum dan penegak hukum.
Pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan tindak pidana. Putusan lepas dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan apakah nilai keadilan terpenuhi dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Secara yuridis dan non-yuridis, Majelis Hakim menilai terdakwa memiliki itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian, yang nyata dapat ditemukan di fakta-fakta persidangan dimana terdapat bukti angsuran pembayaran sejak awal oleh terdakwa yang menunjukan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Nilai keadilan cukup terpenuhi dalam putusan ini. Secara asas kepastian hukum, dengan dilepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana maka telah didapatkannya kepastian hukum oleh terdakwa mengingat perbuatannya termasuk kedalam perbuatan perdata. Kemudian secara asas kemanfaatan, dengan terpenuhinya asas keadilan serta kepastian hukum maka kepercayaan dalam masyarakat akan bertumbuh terhadap hukum dan penegak hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan tindak pidana. Putusan lepas dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan apakah nilai keadilan terpenuhi dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa. Secara yuridis dan non-yuridis, Majelis Hakim menilai terdakwa memiliki itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian, yang nyata dapat ditemukan di fakta-fakta persidangan dimana terdapat bukti angsuran pembayaran sejak awal oleh terdakwa yang menunjukan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Nilai keadilan cukup terpenuhi dalam putusan ini. Secara asas kepastian hukum, dengan dilepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana maka telah didapatkannya kepastian hukum oleh terdakwa mengingat perbuatannya termasuk kedalam perbuatan perdata. Kemudian secara asas kemanfaatan, dengan terpenuhinya asas keadilan serta kepastian hukum maka kepercayaan dalam masyarakat akan bertumbuh terhadap hukum dan penegak hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
