PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL
BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
0542011072, BZ. MARPIYANI
Subject
Datestamp
2015-09-11 07:21:59
Abstract :
Abstrak Pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus (daad dader strafrecht). Selain itu pidana kerja sosial juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana anak lebih fungsional dan manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah pembinaan (treatment philosophy). Adapun permasalahan yang akan dijadikan pembahasan: 1) Bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, dan 2) Bagaimanakah perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana anak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai perspektif alternatif dalam pemberian pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, agar pidana yang dijatuhkan itu memenuhi tujuan pemidanaan. Oleh karena pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan secara integratif secara berimbang, yaitu antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; serta (2) Perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana anak di Indonesia belum secara tegas mengatur pidana kerja sosial. Namun, secara tersirat dapat diketahui bahwa pidana kerja sosial diatur dalam ketentuan pasal di atas, yaitu Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 2 dan huruf c diatur tentang pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dan pidana pelatihan kerja, yang dapat disamakan dengan pidana kerja sosial. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai masukan bagi pihak terkait sebagai berikut: (1) Perlu segera dikeluarkan peraturan pelaksanaan UndangUndang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman tentang tata cara dan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja bagi anak; serta (2) Perlu diadakan sinkronisasi ketentuan peraturan yang mengatur tentang pidana kerja sosial bagi anak antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Konsep KUHP 2012. Kata kunci: pidana kerja sosial; anak; tujuan pemidanaan. Abstract Social work in a system of criminal punishment for children in Indonesia is something that is inevitable. It is not independent of the determination to make the criminal law not only children but also oriented action-oriented actors as well (DAAD dader strafrecht). Besides criminal social work is also an attempt to make criminal law more functional and humane child, in addition to highly relevant to the sentencing philosophy that now adopted the philosophy of coaching (treatment philosophy). The issues that will be discussed: 1) how an alternative perspective criminal provision of social work for children in terms of the purpose of punishment, and 2) How does the perspective of the criminal regulation of social work in criminal law children in Indonesia. Research conducted using this approach in the form of normative juridical approach. Therefore, the data used are secondary data derived from the research literature. Based on the results of research and discussion, it could be concluded as follows: (1) Criminal social work can be used as an alternative perspective in the provision for children who commit criminal offenses, for offenses that meet the goals of punishment imposed. Because criminal social work can provide protection in integrated in a balanced, between protection of the public and protection of the individual, and (2) social work perspective criminal setting in criminal law children in Indonesia have not been explicitly criminal social work. However, it is known that implicitly criminal social work stipulated in the above article, namely Article 71 paragraph (1) point b to point c 2 and a set of requirements in the form of a criminal offense of public services and job training, which can be equated with work criminal social. Based on the above conclusion, the proposed suggestions as inputs to related parties as follows: (1) It should be immediately issued regulations implementing the Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System adoption, the Regulation which provides guidance on the procedures and the implementation of community service and vo
Abstrak Pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus (daad dader strafrecht). Selain itu pidana kerja sosial juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana anak lebih fungsional dan manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah pembinaan (treatment philosophy). Adapun permasalahan yang akan dijadikan pembahasan: 1) Bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, dan 2) Bagaimanakah perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana anak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai perspektif alternatif dalam pemberian pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, agar pidana yang dijatuhkan itu memenuhi tujuan pemidanaan. Oleh karena pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan secara integratif secara berimbang, yaitu antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; serta (2) Perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana anak di Indonesia belum secara tegas mengatur pidana kerja sosial. Namun, secara tersirat dapat diketahui bahwa pidana kerja sosial diatur dalam ketentuan pasal di atas, yaitu Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 2 dan huruf c diatur tentang pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dan pidana pelatihan kerja, yang dapat disamakan dengan pidana kerja sosial. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai masukan bagi pihak terkait sebagai berikut: (1) Perlu segera dikeluarkan peraturan pelaksanaan UndangUndang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman tentang tata cara dan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja bagi anak; serta (2) Perlu diadakan sinkronisasi ketentuan peraturan yang mengatur tentang pidana kerja sosial bagi anak antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Konsep KUHP 2012. Kata kunci: pidana kerja sosial; anak; tujuan pemidanaan. Abstract Social work in a system of criminal punishment for children in Indonesia is something that is inevitable. It is not independent of the determination to make the criminal law not only children but also oriented action-oriented actors as well (DAAD dader strafrecht). Besides criminal social work is also an attempt to make criminal law more functional and humane child, in addition to highly relevant to the sentencing philosophy that now adopted the philosophy of coaching (treatment philosophy). The issues that will be discussed: 1) how an alternative perspective criminal provision of social work for children in terms of the purpose of punishment, and 2) How does the perspective of the criminal regulation of social work in criminal law children in Indonesia. Research conducted using this approach in the form of normative juridical approach. Therefore, the data used are secondary data derived from the research literature. Based on the results of research and discussion, it could be concluded as follows: (1) Criminal social work can be used as an alternative perspective in the provision for children who commit criminal offenses, for offenses that meet the goals of punishment imposed. Because criminal social work can provide protection in integrated in a balanced, between protection of the public and protection of the individual, and (2) social work perspective criminal setting in criminal law children in Indonesia have not been explicitly criminal social work. However, it is known that implicitly criminal social work stipulated in the above article, namely Article 71 paragraph (1) point b to point c 2 and a set of requirements in the form of a criminal offense of public services and job training, which can be equated with work criminal social. Based on the above conclusion, the proposed suggestions as inputs to related parties as follows: (1) It should be immediately issued regulations implementing the Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System adoption, the Regulation which provides guidance on the procedures and the implementation of community service and vo
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
