KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
Amelia Nanda Sari, 0912011100
Subject
JS Local government Municipal government
Datestamp
2015-05-04 07:23:44
Abstract :
ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Oleh AMELIA NANDA SARI Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumbernya retribusi izin mendirikan bangunan Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB dilaksanakan dengan: a) Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan, yang mencakup Pengaturan Persyaratan umum dan khusus dalam Izin Mendirikan Bangunan serta Pengaturan Biaya Izin Mendirikan Bangunan, b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan menyediakan nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan Menyediakan Layanan informasi c) Mempercepat Waktu Perizinan Mendirikan Bangunan, yaitu15 (lima belas) hari kerja berupa Izin Pendahuluan Membangun (IPM), sedangkan IMB diterbitkan setelah fisik bangunan mencapai 60 % (enam puluh persen). Sementara itu masa berlaku izin selama bangunan masih berdiri, kecuali apabila bangunan tersebut berubah dari gambar yang disetujui/berubah fungsi. (2) Faktor- Faktor yang Menjadi Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB terdiri dari: a) Kurang optimalnya sosialisasi, yaitu pemerintah terkesan menganggap bahwa sosialisasi akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan bukanlah prioritas utama dalam Amelia Nanda Sari penerapannya. b) Kurang profesionalnya pelayanan petugas, yaitu adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan yang mereka terima, di antaranya adalah adanya kesan masih panjangnya birokrasi pelayanan, masih lambatnya pemberian pelayanan oleh petugas dan masih adanya petugas yang memberikan pelayanan secara pilih kasih kepada masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya makin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (2) Masyarakat yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara pelayanan perizinan IMB yang diberikan oleh pegawai BPMP Kota Bandar Lampung dengan Standar Operasional Prosedur yang ada hendaknya berani melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme. Kata Kunci: Kebijakan, Retribusi, IMB ABSTRACT POLICY OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT CITY IN IMPROVING LOCAL REVENUE FROM RETRIBUTION CONSTRUCTION PERMITS SECTOR By AMELIA NANDA SARI Implementation of regional autonomy implies that the implementation of the task areas in the implementation of decentralization financed at the expense of the Regional Budget. Therefore, local governments must optimize the reception area through the local revenue, one source retribution building permit. The problem of this research are: (1) What is policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector? (2) What are any factors that constrain policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector? The method used in this study is juridical normative and empirical. Data collected by literature and field studies. Data were analyzed qualitatively for the conclusion of the study. The results showed: (1) Policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector conducted by: a) setting building permit, which includes general requirements and specific settings in the building permit and building permit fee setting, b) Improving the quality of services building permit by providing some facilities are comfortable waiting room, maintaining hygiene, make a queuing system by providing a queue number, provide information boards, and provide information c) Accelerate time Licensing Building, fifteen working days Introduction building permit form, while the physical building permit issued after reaching 60% (sixty percent). While the period of validity of a permit for the building is still standing, unless the building is changed fr
ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Oleh AMELIA NANDA SARI Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumbernya retribusi izin mendirikan bangunan Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB dilaksanakan dengan: a) Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan, yang mencakup Pengaturan Persyaratan umum dan khusus dalam Izin Mendirikan Bangunan serta Pengaturan Biaya Izin Mendirikan Bangunan, b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan menyediakan nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan Menyediakan Layanan informasi c) Mempercepat Waktu Perizinan Mendirikan Bangunan, yaitu15 (lima belas) hari kerja berupa Izin Pendahuluan Membangun (IPM), sedangkan IMB diterbitkan setelah fisik bangunan mencapai 60 % (enam puluh persen). Sementara itu masa berlaku izin selama bangunan masih berdiri, kecuali apabila bangunan tersebut berubah dari gambar yang disetujui/berubah fungsi. (2) Faktor- Faktor yang Menjadi Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi IMB terdiri dari: a) Kurang optimalnya sosialisasi, yaitu pemerintah terkesan menganggap bahwa sosialisasi akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan bukanlah prioritas utama dalam Amelia Nanda Sari penerapannya. b) Kurang profesionalnya pelayanan petugas, yaitu adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan yang mereka terima, di antaranya adalah adanya kesan masih panjangnya birokrasi pelayanan, masih lambatnya pemberian pelayanan oleh petugas dan masih adanya petugas yang memberikan pelayanan secara pilih kasih kepada masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya makin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (2) Masyarakat yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara pelayanan perizinan IMB yang diberikan oleh pegawai BPMP Kota Bandar Lampung dengan Standar Operasional Prosedur yang ada hendaknya berani melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme. Kata Kunci: Kebijakan, Retribusi, IMB ABSTRACT POLICY OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT CITY IN IMPROVING LOCAL REVENUE FROM RETRIBUTION CONSTRUCTION PERMITS SECTOR By AMELIA NANDA SARI Implementation of regional autonomy implies that the implementation of the task areas in the implementation of decentralization financed at the expense of the Regional Budget. Therefore, local governments must optimize the reception area through the local revenue, one source retribution building permit. The problem of this research are: (1) What is policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector? (2) What are any factors that constrain policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector? The method used in this study is juridical normative and empirical. Data collected by literature and field studies. Data were analyzed qualitatively for the conclusion of the study. The results showed: (1) Policy of Bandar Lampung Government City in improving local revenue from retribution construction permits sector conducted by: a) setting building permit, which includes general requirements and specific settings in the building permit and building permit fee setting, b) Improving the quality of services building permit by providing some facilities are comfortable waiting room, maintaining hygiene, make a queuing system by providing a queue number, provide information boards, and provide information c) Accelerate time Licensing Building, fifteen working days Introduction building permit form, while the physical building permit issued after reaching 60% (sixty percent). While the period of validity of a permit for the building is still standing, unless the building is changed fr
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
