PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHANDI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
UNMEHOPA, FRICSKY MARANTINA
Subject
Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Datestamp
2016-11-04 07:14:37
Abstract :
Penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menjamin hak kepemilikan tersebut. Penguatan hak-hak rakyat atas salah satu dilakukan melalui program sertipikasi tanah massal (PRONA). Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Palangka Raya, dan Apakah pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria sudah mewujudkan Tertib Administrasi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya selama dua tahun terakhir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan PRONA di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya tetap ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam mewujudkan tertib Administrasi pertanahan. Kesimpulan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah melalui PRONA di Palangka Raya yaitu bahwa pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan telah memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan faktor-faktor antara lain adanya penyuluhan yang intensif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk mensertipikatkan tanahnya. Kesadaran hukum dan minat masyarakat tentang sertipikasi tanah di Palangka Raya menunjukkan bahwa kesadaran hukum untuk pendaftaran tanah di palangka Raya masih rendah. Faktor yang turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Sebagai pemecahannya, mepenkanan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan jangka waktu penyelesaian dalam penyertipikatan tanah masyarakat ekonomi lemah yang harus di utamakan.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menjamin hak kepemilikan tersebut. Penguatan hak-hak rakyat atas salah satu dilakukan melalui program sertipikasi tanah massal (PRONA). Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Palangka Raya, dan Apakah pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria sudah mewujudkan Tertib Administrasi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya selama dua tahun terakhir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan PRONA di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya tetap ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam mewujudkan tertib Administrasi pertanahan. Kesimpulan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah melalui PRONA di Palangka Raya yaitu bahwa pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan telah memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan faktor-faktor antara lain adanya penyuluhan yang intensif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk mensertipikatkan tanahnya. Kesadaran hukum dan minat masyarakat tentang sertipikasi tanah di Palangka Raya menunjukkan bahwa kesadaran hukum untuk pendaftaran tanah di palangka Raya masih rendah. Faktor yang turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Sebagai pemecahannya, mepenkanan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan jangka waktu penyelesaian dalam penyertipikatan tanah masyarakat ekonomi lemah yang harus di utamakan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
