PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS RDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNCAN KONSUMEN Dl WILAYAH KOTA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
KARYONO, TRI
Subject
Hukum Bisnis
Datestamp
2015-08-07 10:12:48
Abstract :
Sejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana klausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir. Data yang digunakan adalah dara primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap konsumen pengguna jasa layanan parkir adalah dengan menyediakan altematif penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah atau dengan mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan untuk menuntut ganti kerugian.. Alternatif kedua lebih menjamin perlindungan hukum karena memberikan kepastian hukum kepada konsumen, di samping itu pengadilan negeri di Yogyakarta telah pemah memberikan putusan yang menyatakan bahwa klausula baku dalam karcis parkir yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah. cacat hukum sehingga tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Upaya yang dilakukan pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir di Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku ini kurang kondusif, karena mereka tetap mencantumkan klausula tersebut dengan alasan sekedar sebagai peringatan kepada konsumen untuk ikut serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, walaupun pelaku usaha menyatakan akan konsekuen tidak akan menghindar dan tanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencanturnkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, di samping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.
Sejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana klausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir. Data yang digunakan adalah dara primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap konsumen pengguna jasa layanan parkir adalah dengan menyediakan altematif penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah atau dengan mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan untuk menuntut ganti kerugian.. Alternatif kedua lebih menjamin perlindungan hukum karena memberikan kepastian hukum kepada konsumen, di samping itu pengadilan negeri di Yogyakarta telah pemah memberikan putusan yang menyatakan bahwa klausula baku dalam karcis parkir yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah. cacat hukum sehingga tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Upaya yang dilakukan pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir di Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku ini kurang kondusif, karena mereka tetap mencantumkan klausula tersebut dengan alasan sekedar sebagai peringatan kepada konsumen untuk ikut serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, walaupun pelaku usaha menyatakan akan konsekuen tidak akan menghindar dan tanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencanturnkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, di samping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
