ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH (PDRD)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
Lestari, Anastasya Putri
Subject
Perpajakan / Sektor Publik
Datestamp
2015-08-07 11:57:28
Abstract :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sampel penelitian ini adalah penerimaan PBB-P2 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan pengalihan PBB-P2 2011-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengambilan data sebelum pengalihan PBB-P2 diambil dari laporan realisasio DBH PBB bagian daerah tahun 2010-2012 sedangkan data setelah pengalihan diambil dari laporan realisasi APBD tahun 2011-2013. Analisis data yang digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBBP2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sampel penelitian ini adalah penerimaan PBB-P2 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan pengalihan PBB-P2 2011-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengambilan data sebelum pengalihan PBB-P2 diambil dari laporan realisasio DBH PBB bagian daerah tahun 2010-2012 sedangkan data setelah pengalihan diambil dari laporan realisasi APBD tahun 2011-2013. Analisis data yang digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBBP2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
