PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL
DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
BAYUBROTO, R. JATI
Subject
Hukum Ketatanegaraan
Datestamp
2015-08-31 12:32:07
Abstract :
Penulisan thesis yang berjudul ?Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup? ini dilatarbelakangi adanya kerusakan lingkungan hidup serta bangunan-bangunan pengairan di sekitarnya akibat maraknya penambangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan untuk mengatasi permasalahan yang ada Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundangundangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini serta diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan dalam penulisan tesis ini. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua instrumen hukum yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Namun demikian, kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma hukum positif yang ada, dimana masalah lingkungan hidup dan pertambangan rakyat telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya segera membuat peraturan daerah yang komprehensif guna mengatur masalah pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Penulisan thesis yang berjudul ?Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup? ini dilatarbelakangi adanya kerusakan lingkungan hidup serta bangunan-bangunan pengairan di sekitarnya akibat maraknya penambangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan untuk mengatasi permasalahan yang ada Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundangundangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini serta diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan dalam penulisan tesis ini. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua instrumen hukum yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Namun demikian, kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma hukum positif yang ada, dimana masalah lingkungan hidup dan pertambangan rakyat telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya segera membuat peraturan daerah yang komprehensif guna mengatur masalah pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
