KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
MAMBUR, YOHANES FEBRIAN VIANNEY
Subject
Hukum Ketatanegaraan
Datestamp
2016-02-05 11:01:27
Abstract :
Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah daerah mampv mensejahterakan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yalig profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. 2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi ekologi.
Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah daerah mampv mensejahterakan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yalig profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. 2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi ekologi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
