STUDI SKEMA PENJAMINAN DANA INFRASTRUKTUR
PADA PROYEK KONSTRUKSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
Simatupang, Charly Apriadi Pandapotan
Subject
Manajemen Konstruksi
Datestamp
2013-05-06 11:55:27
Abstract :
Penjaminan dana infrastruktur pada proyek konstruksi di Indonesia merupakan hal yang baru. Penjaminan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama P.T. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero) mulai beroperasi setelah diresmikan oleh Menteri Keuangan pada bulan Mei 2010. Terdapat suatu skema penjaminan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk mendapatkan penjamian atas resiko ? resiko dalam pembangunan infrastruktur proyek konstruksi. Proses penelitian diadakan dengan melakukan wawancara terhadap pihak P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia serta pihak pemerintah daerah Propinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan salah satu pihak berkepentingan dalam hal penjaminan infrastruktur apabila ada usulan penjaminan oleh PJPK kepada P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dari hasil penelitian, skema penjaminan oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia mengacu pada skema Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Proyek KPS) yang mana Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan kepala daerah, kepala BUMN/BUMD dan kepala Lembaga Negara lainnya. Terdapat empat (4) tahapan yang harus dilalui oleh pihak ? pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan penjaminan tersebut, yaitu Tahap Konsultasi dan Bimbingan, Tahap Penyaringan, Tahap Evaluasi serta Tahap Penstrukturan.
Penjaminan dana infrastruktur pada proyek konstruksi di Indonesia merupakan hal yang baru. Penjaminan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama P.T. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero) mulai beroperasi setelah diresmikan oleh Menteri Keuangan pada bulan Mei 2010. Terdapat suatu skema penjaminan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk mendapatkan penjamian atas resiko ? resiko dalam pembangunan infrastruktur proyek konstruksi. Proses penelitian diadakan dengan melakukan wawancara terhadap pihak P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia serta pihak pemerintah daerah Propinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan salah satu pihak berkepentingan dalam hal penjaminan infrastruktur apabila ada usulan penjaminan oleh PJPK kepada P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dari hasil penelitian, skema penjaminan oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia mengacu pada skema Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Proyek KPS) yang mana Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan kepala daerah, kepala BUMN/BUMD dan kepala Lembaga Negara lainnya. Terdapat empat (4) tahapan yang harus dilalui oleh pihak ? pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan penjaminan tersebut, yaitu Tahap Konsultasi dan Bimbingan, Tahap Penyaringan, Tahap Evaluasi serta Tahap Penstrukturan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
