ANALISIS KEPUASAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN REKANAN TERHADAP MUTU LAYANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
Hi. MUSTAFA, IKBAL
Subject
Manajemen Konstruksi
Datestamp
2016-03-18 09:28:59
Abstract :
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu. Agar pengadaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien,mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat,transparan,terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak yang berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil,peningkatan produksi dalam negeri dan pengembangan dunia usaha pada umumnya. Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada kesalahan prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap panitia pengadaan dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang akibatnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proses maupun pelaksanaan fisiknya yang ditimbulkan karena ketidakpuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Rekanan. Maka untuk menimalisir kecurigan tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti kepuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rekanan. Manfaatnya adalah terciptanya pelayanan prima sehingga tercipta rasa kepuasan dan kepastian terhadap pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan good governance demi meningkatkan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan SKPD dan Rekanan terhadap mutu layanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kepuasan SKPD dan Rekanan terhadap mutu layanan sebesar 84,25% hal ini menunjukkan bahwa SKPD dan Rekanan merasa harapannya sudah banyak dipenuhi oleh ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu. Agar pengadaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien,mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat,transparan,terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak yang berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil,peningkatan produksi dalam negeri dan pengembangan dunia usaha pada umumnya. Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada kesalahan prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap panitia pengadaan dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang akibatnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proses maupun pelaksanaan fisiknya yang ditimbulkan karena ketidakpuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Rekanan. Maka untuk menimalisir kecurigan tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti kepuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rekanan. Manfaatnya adalah terciptanya pelayanan prima sehingga tercipta rasa kepuasan dan kepastian terhadap pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan good governance demi meningkatkan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan SKPD dan Rekanan terhadap mutu layanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kepuasan SKPD dan Rekanan terhadap mutu layanan sebesar 84,25% hal ini menunjukkan bahwa SKPD dan Rekanan merasa harapannya sudah banyak dipenuhi oleh ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
