Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat ( Suatu Studi Tentang Penertiban Pelanggaran Parkir di Kecamatan Lembang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Komputer Indonesia
Author
Zulhan, Andika
Subject
321_Systems of Goverments & States.
Datestamp
2020-08-05 01:39:22
Abstract :
Latar Belakang Permasalahan ini adalah tentang ketertiban Pelanggaran Parkiryang di lakukan oleh oknum pelanggar Parkir di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Indikasinya adalah peran tugas pokok kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat yang ada di Perbup No 18 Tahun 2011 Tentang PerdaNo 5 Tahun 2010 tentang Teknis Sarana dan Prasarana perparkiran yaitu pada pasal 123 tentang mengkoordinasikan upaya pengaturan oknum pelanggar parkir, lahan perparkiran dan ketertiban lainnya, dimana tidak berjalan dengan sedemikian yang di tugaskan oleh Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Labolo dari segi Peran Regulator, Peran Fasilitator dan Peran Evaluator, untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam mengkoordinasikan atau upaya penertiban pelanggaran parkir di Kecamatan Lembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dimaksudkan memberikan gambaran peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam mengkoordinasikan penertiban pelanggaran parkir di Kecamatan Lembang serta hambatan apa saja yang terjadi pada kegiatan penertiban pelanggaran parkir . Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik purposive yang ditunjukan kepada masyarakat di daerah Lembang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat belum cukup baik. peran regulasi yang ada belum cukup tegas dalam memberi sanksi untuk dijadikan payung hukum dalam penertiban pelanggaran parkir,sehingga belum begitu efektif dalam penangananmasalah Penertiban Pelanggaranparkir.
Latar Belakang Permasalahan ini adalah tentang ketertiban Pelanggaran Parkiryang di lakukan oleh oknum pelanggar Parkir di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Indikasinya adalah peran tugas pokok kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat yang ada di Perbup No 18 Tahun 2011 Tentang PerdaNo 5 Tahun 2010 tentang Teknis Sarana dan Prasarana perparkiran yaitu pada pasal 123 tentang mengkoordinasikan upaya pengaturan oknum pelanggar parkir, lahan perparkiran dan ketertiban lainnya, dimana tidak berjalan dengan sedemikian yang di tugaskan oleh Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Labolo dari segi Peran Regulator, Peran Fasilitator dan Peran Evaluator, untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam mengkoordinasikan atau upaya penertiban pelanggaran parkir di Kecamatan Lembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dimaksudkan memberikan gambaran peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam mengkoordinasikan penertiban pelanggaran parkir di Kecamatan Lembang serta hambatan apa saja yang terjadi pada kegiatan penertiban pelanggaran parkir . Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik purposive yang ditunjukan kepada masyarakat di daerah Lembang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat belum cukup baik. peran regulasi yang ada belum cukup tegas dalam memberi sanksi untuk dijadikan payung hukum dalam penertiban pelanggaran parkir,sehingga belum begitu efektif dalam penangananmasalah Penertiban Pelanggaranparkir.
File :
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_DAFTAR COVER.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_BAB V.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_DAFTAR PUSTAKA..pdf
UNIKOM_ANDIKA_ZULHAN_41715008_JURNAL.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_KATA_PENGANTAR.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_DAFTAR_ISI ..pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_BAB 1.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_BAB II.pdf
UNIKOM_ANDIKA ZULHAN_41715008_BAB III.pdf
UNIKOM_ ANDIKA ZULHAN_41715008_BAB IV.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
