Tinjauan Atas Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Bangunan Pada Pd. Jasa Dan Kepariwisataan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Komputer Indonesia
Author
Munthe, Sartika
Subject
336_Public Finance.
Datestamp
2019-06-25 02:58:25
Abstract :
PD. Jasa dan Kepariwisataan bergerak dalam bidang jasa dimana kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah membeli inventaris kantor, proyek pembangunan, dan sewa tanah dan bangunan. Sehingga pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya di pungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain. Fenomena yang dialami PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah terjadinya keterlambatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Fenomena yang terjadi salah satunya adalah penyewa yang belum membayar sewa tanah dan bangunan kepada PD. Jasa dan Kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada metode deskriptif. Hasil penelitian dari tugas akhir ini adalah bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 4 ayat (2) telah dilaksanakan dengan baik sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Upaya yang dilakukan oleh PD. Jasa dan Kepariwisataan sudah sangat efektif yaitu dengan mengambil langkah yaitu kasir bagian perpajakan langsung melapor ke kantor pelayanan pajak.
PD. Jasa dan Kepariwisataan bergerak dalam bidang jasa dimana kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah membeli inventaris kantor, proyek pembangunan, dan sewa tanah dan bangunan. Sehingga pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya di pungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain. Fenomena yang dialami PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah terjadinya keterlambatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Fenomena yang terjadi salah satunya adalah penyewa yang belum membayar sewa tanah dan bangunan kepada PD. Jasa dan Kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada metode deskriptif. Hasil penelitian dari tugas akhir ini adalah bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 4 ayat (2) telah dilaksanakan dengan baik sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Upaya yang dilakukan oleh PD. Jasa dan Kepariwisataan sudah sangat efektif yaitu dengan mengambil langkah yaitu kasir bagian perpajakan langsung melapor ke kantor pelayanan pajak.
File :
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_1.COVER.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_2.LEMBAR PENGESAHAN.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_17.DAFTAR PUSTAKA.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_4.SURAT KETERANGAN PUBLIKASI.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_7.KATA PENGANTAR.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_8.DAFTAR ISI.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_12.BAB I.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_13.BAB II.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_14.BAB III.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_15.BAB IV.pdf
UNIKOM_SARTIKA MUNTHE_16.BAB V.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
