PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gresik
Author
IDHO, RIDHO
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-07-26 01:56:10
Abstract :
Pemberitaan dalam media online seperti Facebook, Twitter, Instagram yang mengungkapkan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, bahwa pemberitaan identitas anak korban oleh pers telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pemberitaan dalam media online seperti Facebook, Twitter, Instagram yang mengungkapkan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, bahwa pemberitaan identitas anak korban oleh pers telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
