KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gresik
Author
Rochmah, Lilik
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-07-26 06:40:38
Abstract :
Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/Restitutio in integrum. Peraturan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar putusan pemberian restitusi.
Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/Restitutio in integrum. Peraturan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar putusan pemberian restitusi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
