PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
IAIN Surakarta
Author
Dita, Dewi Ayu
Mahfiana, Layyin
Mahfiana, Layyin
Subject
2x4 Fikih
Datestamp
2023-02-27 04:41:32
Abstract :
Dewi Ayu Dita, NIM 182.131.065, ?Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) di Wonogiri?. Di Indonesia, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat khususnya di Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kasus persetubuhan di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor Perkara 3/Pid.SusAnak/2021/Pn Wng dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 16 Tahun yang tidak disebutkan namanya melakukan pencabulan kepada anak korban berumur 13 Tahun yang tidak disebutkan namanya, pelaku anak telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan persetubuhan layaknya suami istri. Kasus ini telah membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan terhadap sesama anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat lagi hukum perlindungan bagi anak-anak yang bermasalah tanpa mengurangi rasa keadilan terhadap hak anak tersebut. Selain itu penelitian ini tidak hanya melihat perlindungan anak dari segi hukum pidana positif saja, melainkan melihat pula dari segi hukum pidana Islamnya. Dan tidak lepas dari Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis peneliti ini adalah penelitian kepustakaan yang memanfaatkan dokumendokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, brosur, bulletin, dan internet dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer (putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, undang-undang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penjatuhan hukuman kepada anak merupakan upaya hukum yang bersifat remidium yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang lain yang menguntungkan bagi anak. Berdasarkan hukum Islam yang mengatur bahwa seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atau seorang anak yang berusia berapapun. Dimana dalam fakta persidangan, anak Pelaku tersebut sudah baligh, anak sudah dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan
Dewi Ayu Dita, NIM 182.131.065, ?Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wng) di Wonogiri?. Di Indonesia, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat khususnya di Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kasus persetubuhan di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor Perkara 3/Pid.SusAnak/2021/Pn Wng dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 16 Tahun yang tidak disebutkan namanya melakukan pencabulan kepada anak korban berumur 13 Tahun yang tidak disebutkan namanya, pelaku anak telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan persetubuhan layaknya suami istri. Kasus ini telah membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan terhadap sesama anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat lagi hukum perlindungan bagi anak-anak yang bermasalah tanpa mengurangi rasa keadilan terhadap hak anak tersebut. Selain itu penelitian ini tidak hanya melihat perlindungan anak dari segi hukum pidana positif saja, melainkan melihat pula dari segi hukum pidana Islamnya. Dan tidak lepas dari Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis peneliti ini adalah penelitian kepustakaan yang memanfaatkan dokumendokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, brosur, bulletin, dan internet dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer (putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, undang-undang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penjatuhan hukuman kepada anak merupakan upaya hukum yang bersifat remidium yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang lain yang menguntungkan bagi anak. Berdasarkan hukum Islam yang mengatur bahwa seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atau seorang anak yang berusia berapapun. Dimana dalam fakta persidangan, anak Pelaku tersebut sudah baligh, anak sudah dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
