KAJIAN PENENTUAN PRIORITAS
ELEMEN INSENTIF & DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Teknologi Nasional Malang
Author
ARYUNTO, PRIMUS
Subject
Area Planing Engineering (PWK)
Datestamp
2019-03-06 02:31:08
Abstract :
Upaya untuk mendorong pertumbuhan di suatu kawasan tentunya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sendiri mengingat adanya keterbatasan anggaran, oleh karena itu perlu ada kerjasama (partnership) dengan pihak swasta maupun masyarakat sekitar. Dalam konsep kerjasama tersebut baik Pemerintah maupun pihak swasta memiliki tujuan yang berbeda. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan publik, sedangkan pihak swasta mengutamakan nilai keuntungan. Untuk menyeimbangkan persepsi dan memperkuat konsep kerjasama Pemerintah dapat memberikan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang kepada pihak swasta maupun masyarakat. Insentif berfungsi mendorong pertumbuhan kawasan sedangkan disinsentif berfungsi menghambat. Dalam menetukan insentif dan disinsentif, harus diketahui lokasi maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Lokasi dalam hal ini mengenai pemanfaatan ruang yang sejalan maupun yang tidak sejalan yang nantinya memperoleh kebijakan insentif dan disinsentif tersebut. Penentuan prioritas insentif dan disinsentif dilakukan melalui tahapan analisis evaluatif dangan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengkaji literatur dan kebijakan terkait insentif dan disinsentif serta menentukan prioritas yang diutamakan. Penentuan meliputi lokasi dan juga bentuk kebijakan. Dengan analisis pemanfaatan ruang yang membandingkan kondisi eksisting dan produk rencana serta studi literatur yang ada akan ditentukan lokasi yang dapat memperoleh insentif maupun disinsentif pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam menentukan prioritas bentuk kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang akan digunakan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) di mana akan diminta pendapat responden dari perwakilan pihak Pemerintah Daerah, Swasta dan Akademisi yang berkaitan di bidang pemanfaatan dan pengembangan kawasan untuk mendapatkan nilai prioritas akhir dari masing-masing bentuk kebijakan insentif dan disinsentif. Dari penilaian tersebut diperoleh prioritas lokasi yaitu pada pemanfaatan ruang permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan prioritas bentuk insentif secara berturut-turut yaitu Penyediaan Infrastruktur, Kemudahan Perizinan, Pengurangan Retribusi dan Keringanan Pajak, serta disinsentif dengan prioritas secara berturut-turut yaitu Penambahan Retribusi, Persyaratan Tertentu Dalam Perizinan, dan Pengenaan Pajak Tinggi.
Upaya untuk mendorong pertumbuhan di suatu kawasan tentunya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sendiri mengingat adanya keterbatasan anggaran, oleh karena itu perlu ada kerjasama (partnership) dengan pihak swasta maupun masyarakat sekitar. Dalam konsep kerjasama tersebut baik Pemerintah maupun pihak swasta memiliki tujuan yang berbeda. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan publik, sedangkan pihak swasta mengutamakan nilai keuntungan. Untuk menyeimbangkan persepsi dan memperkuat konsep kerjasama Pemerintah dapat memberikan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang kepada pihak swasta maupun masyarakat. Insentif berfungsi mendorong pertumbuhan kawasan sedangkan disinsentif berfungsi menghambat. Dalam menetukan insentif dan disinsentif, harus diketahui lokasi maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Lokasi dalam hal ini mengenai pemanfaatan ruang yang sejalan maupun yang tidak sejalan yang nantinya memperoleh kebijakan insentif dan disinsentif tersebut. Penentuan prioritas insentif dan disinsentif dilakukan melalui tahapan analisis evaluatif dangan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengkaji literatur dan kebijakan terkait insentif dan disinsentif serta menentukan prioritas yang diutamakan. Penentuan meliputi lokasi dan juga bentuk kebijakan. Dengan analisis pemanfaatan ruang yang membandingkan kondisi eksisting dan produk rencana serta studi literatur yang ada akan ditentukan lokasi yang dapat memperoleh insentif maupun disinsentif pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam menentukan prioritas bentuk kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang akan digunakan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) di mana akan diminta pendapat responden dari perwakilan pihak Pemerintah Daerah, Swasta dan Akademisi yang berkaitan di bidang pemanfaatan dan pengembangan kawasan untuk mendapatkan nilai prioritas akhir dari masing-masing bentuk kebijakan insentif dan disinsentif. Dari penilaian tersebut diperoleh prioritas lokasi yaitu pada pemanfaatan ruang permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan prioritas bentuk insentif secara berturut-turut yaitu Penyediaan Infrastruktur, Kemudahan Perizinan, Pengurangan Retribusi dan Keringanan Pajak, serta disinsentif dengan prioritas secara berturut-turut yaitu Penambahan Retribusi, Persyaratan Tertentu Dalam Perizinan, dan Pengenaan Pajak Tinggi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
