Abstract :
Perkembangan indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada efektivitas pelayanan publik, terutama di sektor pemerintahan. Pada era otonomi daerah, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya publik, termasuk keuangan, manajerial, dan penilaian kinerja bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabel, dan efisiensi. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dapat memunculkan kecenderungan kecurangan, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong perilaku tidak etis tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, kompetensi SDM, jabatan, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi mencakup 2.194 pegawai di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tegal, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 82 pegawai bagian keuangan di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tegal. Teknik analisis data menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 melalui model luar, model dalam, dan uji hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, jabatan, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.
Kata Kunci : Kesesuaian kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kompetensi SDM, Jabatan, Komitmen Organisasi, Kecenderungan Kecurangan