Penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Kejaksaan Negeri Kebumen (studi kasus tindak pidana korupsi nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Yafi'udin, Ahmad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-05-07 09:31:15
Abstract :
Permasalahan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin menjadi topik sorotan masyarakat luas. Sorotan tersebut muncul karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam. Para koruptor muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrat hingga kalangan masyarakat penyedia jasa atau pelaku usaha/bisnis. Peran aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasn tindak pidana korupsi sangatlah besar dalam upaya menjaga dan membangun republik ini. Tindak pidana korupsi pengadaan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana yang sering terjadi didalam pelaksanaan anggaran pemerintahan. Terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tidak hanya ditingkat pusat, namun juga ditingkat daerah. Aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam meakukan upaya penegakan hukum haruslah melakukan tugas dan perannya secara independen, jujur dan berpengang teguh pada prinsip dan aturan hukum serta pancasila. Kejujuran itu sangat diperlukan demi tegaknya marwah hukum dan permasalahan tindak pidana korupsi dapat teratasu dengan baik. Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada kejaksaan negeri kebumen. Penulis akan mengupas lebih dalam mengenai peran Kejaksaan Negeri kebumen dan dinamika penanganan kasus nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.
Permasalahan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin menjadi topik sorotan masyarakat luas. Sorotan tersebut muncul karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam. Para koruptor muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrat hingga kalangan masyarakat penyedia jasa atau pelaku usaha/bisnis. Peran aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasn tindak pidana korupsi sangatlah besar dalam upaya menjaga dan membangun republik ini. Tindak pidana korupsi pengadaan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana yang sering terjadi didalam pelaksanaan anggaran pemerintahan. Terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tidak hanya ditingkat pusat, namun juga ditingkat daerah. Aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam meakukan upaya penegakan hukum haruslah melakukan tugas dan perannya secara independen, jujur dan berpengang teguh pada prinsip dan aturan hukum serta pancasila. Kejujuran itu sangat diperlukan demi tegaknya marwah hukum dan permasalahan tindak pidana korupsi dapat teratasu dengan baik. Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada kejaksaan negeri kebumen. Penulis akan mengupas lebih dalam mengenai peran Kejaksaan Negeri kebumen dan dinamika penanganan kasus nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada kantor Kejaksaan Negeri Kebumen.
File :
T1_1900024110_JUDUL__240205094601.pdf
T1_1900024110_BAB_I__240205094601.pdf
T1_1900024110_BAB_II__240205094601.pdf
T1_1900024110_BAB_III__240205094601.pdf
T1_1900024110_BAB_IV__240205094601.pdf
T1_1900024110_DAFTAR_PUSTAKA__240205094601.pdf
T1_1900024110_LAMPIRAN__240205094601.pdf
T1_1900024110_NASKAH_PUBLIKASI__240205094601.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
