Analisis yuridis normatif putusan pengadilan terhadap permohonan ganti kelamin perspektif maqashid syari’ah (studi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT.P/2022/PN PWT dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Nusantara, Terbit Cahaya Asa
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-07-03 03:43:00
Abstract :
Alasan individu untuk merubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara lain berkelamin ganda (hermaphrodite), ketidaknyamanan psikis atas jenis kelamin dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya, kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga banan hukum, yaitu banan hukum primer, banan hukum sekunder, dan bahan hukum terrier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, terdapat kekosongan hukum tentang ganti jenis kelamin mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena mereka merasa tidak aman, menghadapi kesulitan membentuk keluarga, dan kurang diakui sebagai warga negara. Kedua, Hukum syariah mencakup Maqashid Syariah mengharamkan ganti kelamin (bukan khunsa) yang ditinjau dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi legal reasoning dalam perkara ganti jenis kelamin. Diperlukan penerapan hukum fiqih sebgai langkah preventif untuk menutup segala potensi kerusakan moral (sad al-dzari?ah).
Alasan individu untuk merubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara lain berkelamin ganda (hermaphrodite), ketidaknyamanan psikis atas jenis kelamin dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya, kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga banan hukum, yaitu banan hukum primer, banan hukum sekunder, dan bahan hukum terrier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, terdapat kekosongan hukum tentang ganti jenis kelamin mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena mereka merasa tidak aman, menghadapi kesulitan membentuk keluarga, dan kurang diakui sebagai warga negara. Kedua, Hukum syariah mencakup Maqashid Syariah mengharamkan ganti kelamin (bukan khunsa) yang ditinjau dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi legal reasoning dalam perkara ganti jenis kelamin. Diperlukan penerapan hukum fiqih sebgai langkah preventif untuk menutup segala potensi kerusakan moral (sad al-dzari?ah).
File :
T1_1900024335_JUDUL__240627020654.pdf
T1_1900024335_BAB_I__240627020654.pdf
T1_1900024335_BAB_II__240627020654.pdf
T1_1900024335_BAB_III__240627020654.pdf
T1_1900024335_BAB_IV__240627020654.pdf
T1_1900024335_DAFTAR_PUSTAKA__240627020654.pdf
T1_1900024335_LAMPIRAN__240628102427.pdf
T1_1900024335_NASKAH_PUBLIKASI__240628102427.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
