Akibat hukum perjanjian pembiayaan online yang dinyatakan batal demi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Larasati, Dea
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-10-10 01:35:22
Abstract :
Keberadaan pinjaman online sebagai salah satu jenis financial technology (fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi, dimana banyak pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Permasalahan hukum yang muncul adalah belum adanya aturan mekanisme pertanggungjawaban ketika lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pinjaman online, dan terjadi kekosongan hukum dalam hal penyelesaian sengketa ketika timbul perselisihan antar pihak. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi batalnya suatu perjanjian pembiayaan online sesuai dengan KUHPer. Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis normative. Data primer digunakan adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta bagian Hakim Ketua dan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. Analisi data yang digunakan yakni analisis kualitatif Hasil penelitian bentuk perjanjian adalah kegiatan hukum yang melahirkan hubungan hukum dimana terletak pada lapangan hukum harta kekayaan yang diantara dua orang atau lebih sehingga menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain yang mempunyai kewajiban dalam melakukan atau memberi sesuatu. Subjek perjanjian itu sendiri merupakan hak yaitu sesuatu yang mempunya hak dan kewajiban. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak mengalami kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, maka kedua belah pihak berhak untuk mengambil jalur hukum. Salah satu prinsip hukum yang sangat mendasar yaitu kesepakatan adalah asas perlindungan kepada para pihak, khususnya para pihakyang dirugikan. Penjelasan tentang syarat perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. 1) Adanya kesepakatan yang mengikat. 2) Kecakapan para pihak. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal.
Keberadaan pinjaman online sebagai salah satu jenis financial technology (fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi, dimana banyak pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Permasalahan hukum yang muncul adalah belum adanya aturan mekanisme pertanggungjawaban ketika lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pinjaman online, dan terjadi kekosongan hukum dalam hal penyelesaian sengketa ketika timbul perselisihan antar pihak. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi batalnya suatu perjanjian pembiayaan online sesuai dengan KUHPer. Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis normative. Data primer digunakan adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta bagian Hakim Ketua dan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. Analisi data yang digunakan yakni analisis kualitatif Hasil penelitian bentuk perjanjian adalah kegiatan hukum yang melahirkan hubungan hukum dimana terletak pada lapangan hukum harta kekayaan yang diantara dua orang atau lebih sehingga menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain yang mempunyai kewajiban dalam melakukan atau memberi sesuatu. Subjek perjanjian itu sendiri merupakan hak yaitu sesuatu yang mempunya hak dan kewajiban. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak mengalami kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, maka kedua belah pihak berhak untuk mengambil jalur hukum. Salah satu prinsip hukum yang sangat mendasar yaitu kesepakatan adalah asas perlindungan kepada para pihak, khususnya para pihakyang dirugikan. Penjelasan tentang syarat perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. 1) Adanya kesepakatan yang mengikat. 2) Kecakapan para pihak. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal.
File :
T1_1900024042_JUDUL__230605113845.pdf
T1_1900024042_BAB_I__230605113845.pdf
T1_1900024042_BAB_II__230605113845.pdf
T1_1900024042_BAB_III__230605113845.pdf
T1_1900024042_BAB_IV__230605113845.pdf
T1_1900024042_DAFTAR_PUSTAKA__230605113845.pdf
T1_1900024042_LAMPIRAN__230605113845.pdf
T1_1900024042_NASKAH_PUBLIKASI__230605113845.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
