Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Sekar Agustine, Nilam
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-10-14 08:12:13
Abstract :
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan, pertama bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan. Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan. Penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis hukum penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa TPST Piyungan menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum TPST Piyungan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di TPST Piyungan yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, belum adanya tempat pengelolaan sampah yang memadai, dan rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi penanganan sampah, dalam mengetahui peran pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan, pertama bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan. Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan. Penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis hukum penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa TPST Piyungan menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum TPST Piyungan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di TPST Piyungan yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, belum adanya tempat pengelolaan sampah yang memadai, dan rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi penanganan sampah, dalam mengetahui peran pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
File :
T1_1900024283_JUDUL__231018104613.pdf
T1_1900024283_BAB_I__231018104613.pdf
T1_1900024283_BAB_II__231018104613.pdf
T1_1900024283_BAB_III__231018104613.pdf
T1_1900024283_BAB_IV__231018104613.pdf
T1_1900024283_DAFTAR_PUSTAKA__231018104613.pdf
T1_1900024283_LAMPIRAN__231018104613.pdf
T1_1900024283_NASKAH_PUBLIKASI__231018104613.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
