Analisis Yuridis Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
HUDA, MUHAMMAD SAMSUL
Subject
K Law (General)
Datestamp
2025-02-28 05:42:30
Abstract :
Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang tidak begitu memiliki arti. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis terhadap fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan bahan menggunakan studi literature. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Wakil Presiden sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan setara dengan Menteri ssebagai pembantu Presiden. Kedua, Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup memiliki kewenangan yang kuat. Oleh karena dalam hal Presiden tidak berada di dalam negeri, maupun tidak bisa melaksanakan tugas lainnya karena hal mendesak.
Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang tidak begitu memiliki arti. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis terhadap fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan bahan menggunakan studi literature. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Wakil Presiden sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan setara dengan Menteri ssebagai pembantu Presiden. Kedua, Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup memiliki kewenangan yang kuat. Oleh karena dalam hal Presiden tidak berada di dalam negeri, maupun tidak bisa melaksanakan tugas lainnya karena hal mendesak.
File :
T1_1600024221_JUDUL__230811113438.pdf
T1_1600024221_BAB_I__230811113438.pdf
T1_1600024221_BAB_II__230811113438.pdf
T1_1600024221_BAB_III__230811113438.pdf
T1_1600024221_BAB_IV__230811113438.pdf
T1_1600024221_DAFTAR_PUSTAKA__230811113438.pdf
T1_1600024221_LAMPIRAN__230811113438.pdf
T1_1600024221_NASKAH_PUBLIKASI__230811113438.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
