PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
(Study Kasus di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2012-2014)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Gresik
Author
Yani, Dwi Nur Fitri
Subject
Accounting
Datestamp
2019-07-30 03:57:15
Abstract :
Adanya kebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi berupa kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Konsekuensi lainnya adalah adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan inti keuangan untuk mencapai kewajiban tersebut. Kotrol terhadap pelaksanaan otonomi perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan otonomi berjalan secara semestinya atau kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh para agensi yang dipercaya masyarakat untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rasio keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah/kota di pulau Jawa. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan PAD, SiLPA dan variabel dependennya adalah belanja modal. Populasi dari penelitian ini adalah 104 kabupaten/kota yang ada di pulau Jawa tahun 2014. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel yang diperoleh adalah 54 kabupaten/kota dengan periode tiga tahun. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara empiris bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, rasio efektivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
Adanya kebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi berupa kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Konsekuensi lainnya adalah adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan inti keuangan untuk mencapai kewajiban tersebut. Kotrol terhadap pelaksanaan otonomi perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan otonomi berjalan secara semestinya atau kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh para agensi yang dipercaya masyarakat untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rasio keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah/kota di pulau Jawa. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan PAD, SiLPA dan variabel dependennya adalah belanja modal. Populasi dari penelitian ini adalah 104 kabupaten/kota yang ada di pulau Jawa tahun 2014. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel yang diperoleh adalah 54 kabupaten/kota dengan periode tiga tahun. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara empiris bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, rasio efektivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
