PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (Studi Tentang Kinerja Pelayanan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan)
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Muhammadiyah Malang
Author
SUSANTI, LIDIA
Subject
Q Science (General)
Datestamp
2016-04-20 03:06:31
Abstract :
Lidia Susanti, 2008, 08230022. Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Studi Tentang Kinerja Pelayanan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan)Ââ€, Pembimbing I: Drs. Krishno Hadi; Pembimbing II: Dra. Juli Astutik, M.Si Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi pemerintah. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di samping itu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor:20/KEP/MENEG/XI/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang UKM di Kabupaten/Kota, yang di tambah keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan adanya pembentukan daerah otonomi baru di bidang UMKM adalah mewujudkan pembangunan nasional melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berlandaskan kepada aspirasi masyarakat dengan cara memperdayakan, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat dan prioritas untuk kepentingan daerah. Sebelum adanya pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Empat Lawang usaha mikro, kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat belum terkelola secara baik, Pemerintah berharap melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih serius dalam memperdayakan usaha kecil yaitu memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengembangan UMKM, baik untuk usaha jasa, hasil bumi, pertanian, peternakan dan perbengkelan. Selain itu juga terdapat produk unggulan daerah setempat mulai kopi, hasil kerajinan hingga makanan khas daerah setempat seperti lempok durian (dodol durian), dan yang lainnya. Keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki jenis usaha lain tersebut bisa dijadikan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memperdayakan usaha kecil. Karena selama ini Pemkab Empat Lawang kurang memperhatikan UMKM, selain itu agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat harus mendapatkan umpan balik dari kegiatan yang dilakukan, berkaitan dengan efektivitas ekonomi, sehingga merangsang kegiatan produktif yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahannya, data analisis dengan cara penyajian data sekaligus di analisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Kinerja pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Koperasi dan UKM, di bidang pelayanan UMKM untuk menciptakan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasca pembentukan daerah otonomi baru, adalah memaksimalkan sarana dan prasarana dan berupaya menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Seperti Pengawasan, pendampingan, penyuluhan, dan peningkatan pelayanan di masyarakat sekaligus penambahan pegawai dalam memberikan pelayanan. Disamping itu pelayanan di bidang UMKM yang belum baik dan maksimal yang diberikan pada masyarakat terus dilakukan perbaikan baik pengembangan fasilitasi dan kemudahan sarana, prasarana dan peningkatan mutu pelayanan. Dinas Koperasi dan UKM juga terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan koordinasi untuk membahas keperluan Dinas Koperasi dan UKM dan mengatasi kendala atau keluhan dari masyarakat. (2). Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM adalah banyaknya pelaku UMKM masih memiliki SDM rendah, kurangnya pengetahuan, serta relasi modal masih lemah yang terkadang tidak sesuai dengan yang ada pada program. Begitu juga pelaku UMKM di Kabupaten Empat Lawang masih kesulitan mengakses permodalaan, karena masyarakat beranggapan kurangnya sosialisisi pemerintah terhadap pemberian insentif bantuan modal usaha dan syarat-syarat untuk mengajukan dana terlalu sulit. Kendala lainnya tidak adanya ikatan antara pembina dan yang dibina, SDM praktisi basisnya masih berpendidikan rendah, begitu juga kurangnya sarana prasarana dan masalah pemasaran yang sangat sulit.
Lidia Susanti, 2008, 08230022. Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Studi Tentang Kinerja Pelayanan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan)Ââ€, Pembimbing I: Drs. Krishno Hadi; Pembimbing II: Dra. Juli Astutik, M.Si Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi pemerintah. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di samping itu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor:20/KEP/MENEG/XI/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang UKM di Kabupaten/Kota, yang di tambah keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan adanya pembentukan daerah otonomi baru di bidang UMKM adalah mewujudkan pembangunan nasional melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berlandaskan kepada aspirasi masyarakat dengan cara memperdayakan, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat dan prioritas untuk kepentingan daerah. Sebelum adanya pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Empat Lawang usaha mikro, kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat belum terkelola secara baik, Pemerintah berharap melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih serius dalam memperdayakan usaha kecil yaitu memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengembangan UMKM, baik untuk usaha jasa, hasil bumi, pertanian, peternakan dan perbengkelan. Selain itu juga terdapat produk unggulan daerah setempat mulai kopi, hasil kerajinan hingga makanan khas daerah setempat seperti lempok durian (dodol durian), dan yang lainnya. Keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki jenis usaha lain tersebut bisa dijadikan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memperdayakan usaha kecil. Karena selama ini Pemkab Empat Lawang kurang memperhatikan UMKM, selain itu agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat harus mendapatkan umpan balik dari kegiatan yang dilakukan, berkaitan dengan efektivitas ekonomi, sehingga merangsang kegiatan produktif yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahannya, data analisis dengan cara penyajian data sekaligus di analisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Kinerja pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Koperasi dan UKM, di bidang pelayanan UMKM untuk menciptakan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasca pembentukan daerah otonomi baru, adalah memaksimalkan sarana dan prasarana dan berupaya menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Seperti Pengawasan, pendampingan, penyuluhan, dan peningkatan pelayanan di masyarakat sekaligus penambahan pegawai dalam memberikan pelayanan. Disamping itu pelayanan di bidang UMKM yang belum baik dan maksimal yang diberikan pada masyarakat terus dilakukan perbaikan baik pengembangan fasilitasi dan kemudahan sarana, prasarana dan peningkatan mutu pelayanan. Dinas Koperasi dan UKM juga terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan koordinasi untuk membahas keperluan Dinas Koperasi dan UKM dan mengatasi kendala atau keluhan dari masyarakat. (2). Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM adalah banyaknya pelaku UMKM masih memiliki SDM rendah, kurangnya pengetahuan, serta relasi modal masih lemah yang terkadang tidak sesuai dengan yang ada pada program. Begitu juga pelaku UMKM di Kabupaten Empat Lawang masih kesulitan mengakses permodalaan, karena masyarakat beranggapan kurangnya sosialisisi pemerintah terhadap pemberian insentif bantuan modal usaha dan syarat-syarat untuk mengajukan dana terlalu sulit. Kendala lainnya tidak adanya ikatan antara pembina dan yang dibina, SDM praktisi basisnya masih berpendidikan rendah, begitu juga kurangnya sarana prasarana dan masalah pemasaran yang sangat sulit.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
