PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN
METRO KIBANG KABUPATENLAMPUNG TIMUR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Bimantara, Eibilio Nicola Dirgan
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-11-07 03:08:25
Abstract :
Kewenangan merupakan istilah dari kekuasaanyangditemukan ilmu hukum, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan arti bahwa ada satu pihak memerintah dan pihak lain yang diperintah. Sedangkan Peraturan Desamerupakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembentukan Peraturan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo kemudian untuk mengetahui bagaimana hambatan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan di Desa MargototoKecamatan Metro Kibang KabupatenLampung Timur. Berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa di Desa Margototo maka dalam pembentukan peraturan desa masih dalam proses rancangan dikarenakan pemerintah desa saat ini baru berjalan satu setengah tahun oleh sebab itu Kepala Desa dan BPD saat ini perlu adanya keterlibatan dengan beberapa lembaga yang ada di desa serta beberapa masukkan dari beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Maka dari itu dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan cara seksama agar mendapatkan kesepakatan bersama serta hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut.
Kewenangan merupakan istilah dari kekuasaanyangditemukan ilmu hukum, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan arti bahwa ada satu pihak memerintah dan pihak lain yang diperintah. Sedangkan Peraturan Desamerupakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembentukan Peraturan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo kemudian untuk mengetahui bagaimana hambatan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan di Desa MargototoKecamatan Metro Kibang KabupatenLampung Timur. Berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa di Desa Margototo maka dalam pembentukan peraturan desa masih dalam proses rancangan dikarenakan pemerintah desa saat ini baru berjalan satu setengah tahun oleh sebab itu Kepala Desa dan BPD saat ini perlu adanya keterlibatan dengan beberapa lembaga yang ada di desa serta beberapa masukkan dari beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Maka dari itu dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan cara seksama agar mendapatkan kesepakatan bersama serta hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
