Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Human Trafficking
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Puspitasari, Dewi
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-11-07 03:53:59
Abstract :
Perdagangan manusia yang banyak terjadi para korbannya yang adalah perempuan dan anak-anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan manusia terutama Perempuan dan anak-anak adalah pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar baik bersifat terang-terangan maupun terselubung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dengan melakukan studi penelitian di SBMI (Serikat Buruh Migras Indonesia) diLampung Timur. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu pendekatan yang menggunakan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dan penelitian secara normatif yaitu: penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan dan anak bersifat langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya seperti pemberian identitas baru, kerahasian identitas, mengetahui perkembangan perkara sebelum dan sesudah, pemberian tempat tinggal sementara, dan pemberian rehabilitasi fisik dan psikis. kendala-kendala yang dihadapi aparat yaitu, kurangnya informasi bagi calon tenaga kerja, trauma korban sehingga enggan melaporkan tindak pidana yang di alaminya serta beberapa faktor pendukung lainnya seperti, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, kemiskinan dan sosial budaya.
Perdagangan manusia yang banyak terjadi para korbannya yang adalah perempuan dan anak-anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan manusia terutama Perempuan dan anak-anak adalah pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar baik bersifat terang-terangan maupun terselubung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dengan melakukan studi penelitian di SBMI (Serikat Buruh Migras Indonesia) diLampung Timur. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu pendekatan yang menggunakan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dan penelitian secara normatif yaitu: penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan dan anak bersifat langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya seperti pemberian identitas baru, kerahasian identitas, mengetahui perkembangan perkara sebelum dan sesudah, pemberian tempat tinggal sementara, dan pemberian rehabilitasi fisik dan psikis. kendala-kendala yang dihadapi aparat yaitu, kurangnya informasi bagi calon tenaga kerja, trauma korban sehingga enggan melaporkan tindak pidana yang di alaminya serta beberapa faktor pendukung lainnya seperti, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, kemiskinan dan sosial budaya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
