KAJIAN PERDATA TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Wulandari, Qori Ayu
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-12-06 03:13:51
Abstract :
ABSTRAK Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing telah banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Yang pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bagaimana hak apasajakah yang didapat oleh anak berkewarganegaraan ganda.. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk upaya hukum apabila orang tua dari anak bercerai adalah melalui litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak ? haknya. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak.Dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia telah di atur secara jelas tentang perkawinan kususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak perbolehkan seseorang memiliki status dua kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menentukan seseorang menjadi warga Negara Indonesia di kenal dengan dua asas yaitu asas Ius Soli asas Ius Sanguinis dan unsur Naturalisasi. Problem dalam perkawinan ini ialah jika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan campuran dan untuk memperoleh hak kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 maka kita kenal dengan istilah Apatride orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan Bipatride orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tentu itu menimbulkan dampak bagi seseorang yang tinggal di Indonesia akan kehilangan hak-hak nya sebagai warga Negara sebagai bentuk sanksi administratip terhadap itu.
ABSTRAK Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing telah banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Yang pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bagaimana hak apasajakah yang didapat oleh anak berkewarganegaraan ganda.. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk upaya hukum apabila orang tua dari anak bercerai adalah melalui litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak ? haknya. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak.Dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia telah di atur secara jelas tentang perkawinan kususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak perbolehkan seseorang memiliki status dua kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menentukan seseorang menjadi warga Negara Indonesia di kenal dengan dua asas yaitu asas Ius Soli asas Ius Sanguinis dan unsur Naturalisasi. Problem dalam perkawinan ini ialah jika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan campuran dan untuk memperoleh hak kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 maka kita kenal dengan istilah Apatride orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan Bipatride orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tentu itu menimbulkan dampak bagi seseorang yang tinggal di Indonesia akan kehilangan hak-hak nya sebagai warga Negara sebagai bentuk sanksi administratip terhadap itu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
