PERAN BADAN PERTANAHAN ( BPN ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Wati, Hety Reana
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-12-06 07:41:31
Abstract :
ABSTRAK Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, hal ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan mengatur mengenai berbagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Mediasi yang diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan MA Nomor 2003, menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Faktanya mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Kota Metro. Problematika penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sengketa Batas Tanah.2) Bagaimanakah Peran Kantor Pertanahan Kota Metro dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Social Legal Research yang bersumber dari pengumpulan yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Ternik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Metro akhir-akhir ini meningkat dengan signifikan. Data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Metro menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Metro diselesaikan dengan cara melalui mediasi, dimana para pihak yang bersengketa tersebut dihadirkan/dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat. Saran untuk BPN Kota Metro, agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat mengetahuinya dan menjadikan mediasi salah satu solusi penyelesaian sengkta batas tanah.
ABSTRAK Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, hal ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan mengatur mengenai berbagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Mediasi yang diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan MA Nomor 2003, menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Faktanya mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Kota Metro. Problematika penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sengketa Batas Tanah.2) Bagaimanakah Peran Kantor Pertanahan Kota Metro dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Social Legal Research yang bersumber dari pengumpulan yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Ternik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Metro akhir-akhir ini meningkat dengan signifikan. Data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Metro menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Metro diselesaikan dengan cara melalui mediasi, dimana para pihak yang bersengketa tersebut dihadirkan/dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat. Saran untuk BPN Kota Metro, agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat mengetahuinya dan menjadikan mediasi salah satu solusi penyelesaian sengkta batas tanah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
