ANALISIS YURIDIS PADA PEMBERLAKUAN ASAS RECHTSVERWERKING TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Ummah, Sayyidatul
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-12-09 04:00:06
Abstract :
ABSTRAK Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan, dan sebagainya. Tertib administrasi Pertanahan harus sudah tersimpan dengan baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari suatu data yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku- buku yang tersedia dalam menunjang pendaftaran tanah tersebut. Begitu pentingnya pelaksanaan asas mutakhir yang bertujuan untuk pemeliharaan data pertanahan, atau dengan kata lain menentukan data pendaftaran tanah, secara terus- menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan, selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atau implementasi asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) di kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan beberapa responden yang diambil tiap Kecamatan dan hasil yang telah didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta data terkait berupa data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang terkait, buku- buku, tulisan atau makalah-makalah dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerepan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah delam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat (2) Peraturen Pernerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaren Tanah adalah merupakan pengadopsian dan hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru dimana konsep dan pasal ini merupakan konsep yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya peraturan pemerintah itu Ketentuan pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perolehan hak atas lanah serta dapat menjadi jalan keluar permasalahan sengketa tanah. Namun keberedaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertifikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak, Penerapan asas rechtsverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No. 145/Pdt/2020/PT. Lpg Majelis Hakim memutuskan perkara itu berdasakan yurisprudensi Majelis Hakim tanpa melihat perolehan hak atas tenah berupa sertifikat apakah asas itikad baik dan terpenuhi tidaknya unsur-unsur komulatif pada Pasal 32 ayat 2 Peraturen Pemenntah No. 24 tentang Pendattaran lanah.
ABSTRAK Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan, dan sebagainya. Tertib administrasi Pertanahan harus sudah tersimpan dengan baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari suatu data yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku- buku yang tersedia dalam menunjang pendaftaran tanah tersebut. Begitu pentingnya pelaksanaan asas mutakhir yang bertujuan untuk pemeliharaan data pertanahan, atau dengan kata lain menentukan data pendaftaran tanah, secara terus- menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan, selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atau implementasi asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) di kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan beberapa responden yang diambil tiap Kecamatan dan hasil yang telah didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta data terkait berupa data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang terkait, buku- buku, tulisan atau makalah-makalah dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerepan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah delam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat (2) Peraturen Pernerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaren Tanah adalah merupakan pengadopsian dan hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru dimana konsep dan pasal ini merupakan konsep yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah pada hukum adat sebelum berlakunya peraturan pemerintah itu Ketentuan pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perolehan hak atas lanah serta dapat menjadi jalan keluar permasalahan sengketa tanah. Namun keberedaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertifikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak, Penerapan asas rechtsverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No. 145/Pdt/2020/PT. Lpg Majelis Hakim memutuskan perkara itu berdasakan yurisprudensi Majelis Hakim tanpa melihat perolehan hak atas tenah berupa sertifikat apakah asas itikad baik dan terpenuhi tidaknya unsur-unsur komulatif pada Pasal 32 ayat 2 Peraturen Pemenntah No. 24 tentang Pendattaran lanah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
