PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DI KOTA METRO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
OFIANI, MELI OKTA
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-17 07:37:19
Abstract :
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Pelaksanaan kewajiban konstitusional negara terhadap fakir miskin dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa hak konstitusional fakir miskin diwujudkan melalui upaya pengentasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 serta faktor penghambat dalam penanganan fakir miskin di Kota Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin di Kota Metro dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro, yang sudah menjalankan beberapa program, yang mana program tersebut merupakan program lanjutan dari Kementerian Sosial namun implementasi program-program tersebut belum optimal dilaksanakan, karena masih ada sebagian masyarakat yang berada dalam kategori fakir miskin namun belum terjangkau oleh program-program penanganan yang telah dijalankan. Pemerintah daerah juga perlu untuk mengadakan upaya sosialisasi yang baik terkait mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan melalui kelurahan/desa. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin dapat dipahami dengan baik oleh kelompok penerima manfaat.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Pelaksanaan kewajiban konstitusional negara terhadap fakir miskin dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa hak konstitusional fakir miskin diwujudkan melalui upaya pengentasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 serta faktor penghambat dalam penanganan fakir miskin di Kota Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin di Kota Metro dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro, yang sudah menjalankan beberapa program, yang mana program tersebut merupakan program lanjutan dari Kementerian Sosial namun implementasi program-program tersebut belum optimal dilaksanakan, karena masih ada sebagian masyarakat yang berada dalam kategori fakir miskin namun belum terjangkau oleh program-program penanganan yang telah dijalankan. Pemerintah daerah juga perlu untuk mengadakan upaya sosialisasi yang baik terkait mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan melalui kelurahan/desa. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin dapat dipahami dengan baik oleh kelompok penerima manfaat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
